Pemerintah Usut Makalah MBG yang Mencatut Prabowo untuk Nobel

Pemerintah Republik Indonesia melakukan investigasi atas beredarnya makalah akademis setebal 69 halaman mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengusulkan pengajuan nominasi Nobel Perdamaian 2026 di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Penyelidikan tersebut dilakukan guna memastikan keabsahan dokumen serta melacak asal-usul penyusunan naskah yang mencantumkan Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis utama.

Dokumen ilmiah yang diunggah ke platform Social Science Research Network (SSRN) pada 31 Maret 2026 tersebut dikaji oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengusutan difokuskan pada keaslian surat berlogo lembaga negara bernomor ND/KIE/001/I/2026 serta keterlibatan sejumlah nama aparatur sipil negara yang tertera dalam daftar penulis.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengonfirmasi penanganan perkara penulisan naskah akademis MBG tersebut saat ditemui di kantornya.

"Lagi diinvestigasi," kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Pihak Kemendagri juga merespons kabar pencatutan nama institusi dan pegawainya dalam lampiran dokumen proposal nobel tersebut.

"Terkait dengan Kemendagri, dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana. Kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," ucap Benni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.

Pemeriksaan internal terus berlangsung, termasuk terhadap dugaan keterlibatan staf Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta konfirmasi ke lembaga pendidikan kedinasan.

"Saya sudah clarified ke IPDN, itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," jelas Benni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.

Proses klarifikasi internal masih berjalan guna mengungkap secara utuh motif di balik pembuatan serta pengunggahan dokumen yang sempat beredar luas di media sosial X tersebut.

"Memang ada staf yang namanya Azhar itu di Ditjen Polpum. Nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update," jelas Benni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam salinan naskah di laman SSRN, makalah berjudul "Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency" membedah program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional. Penelitian berbasis pendekatan kualitatif Action Design Research (ADR) tersebut menargetkan penguatan ketahanan pangan, penciptaan ekosistem ekonomi lokal, serta pencegahan potensi konflik sosial melalui pemenuhan gizi masyarakat.