Pemotongan Transfer Daerah Hambat Gaji PPPK Tidore Kepulauan

Aksi protes yang melibatkan ribuan Aparatur Sipil Negara pecah di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, pada Senin, 6 Juli 2026, akibat ancaman pemutusan kontrak kerja bagi sekitar 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Krisis keuangan di wilayah tersebut terjadi setelah adanya pemangkasan alokasi Transfer Ke Daerah secara signifikan oleh pemerintah pusat dalam APBN 2026. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mencatat pendapatan daerah tahun ini sebesar Rp608 miliar, sedangkan belanja daerah membengkak hingga Rp657 miliar sehingga memicu defisit sekitar Rp50 miliar.

Untuk menambal celah tersebut, pemerintah setempat mengusulkan pemotongan pendapatan ASN termasuk komponen Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 30 persen demi menghemat Rp20 miliar. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan komitmennya untuk mempertahankan para pegawai tersebut meski harus menghadapi keterbatasan anggaran yang berat.

"Saya selaku Wali Kota Tidore Kepulauan akan mundur dari jabatan sebagai wali kota. Saya tidak mau korbankan 2.000 lebih orang, kemudian berleha-leha dengan jabatan," kata Muhammad Sinen, Wali Kota Tidore Kepulauan.

Sinen menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan pendapatan ini menjadi satu-satunya pilihan rasional yang tersisa agar para pegawai kontrak tidak kehilangan pekerjaan mereka.

"Sudah tidak ada solusi lain, maka kita harus bertahan. Jika tidak, [opsi] dirumahkan," ujar Muhammad Sinen, Wali Kota Tidore Kepulauan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Herman N. Suparman, menilai penurunan dana transfer dari pusat sangat membebani daerah mengingat mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung penuh pada sokongan dana tersebut.

"Kondisi daerah-daerah itu sebanyak 90 persen punya kapasitas fiskal rendah. Artinya, ada ketimpangan dari sisi dukungan fiskal dengan beban belanja yang harus mereka penuhi," ujar Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD.

Herman juga mengkritik inkonsistensi pemerintah pusat yang menuntut penghematan di tingkat daerah namun tetap mempertahankan struktur pemerintahan yang besar di tingkat nasional.

"Kata efisiensi sepertinya tidak tercermin di level nasional. Misalnya, kabinet gemuk dengan menteri dan wakil menteri banyak, serta kegiatan retret yang membutuhkan pendanaan besar. Ini tidak sejalan dengan logika efisiensi yang dipaksakan ke daerah," tegas Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa masalah yang terjadi di wilayah timur Indonesia ini memperlihatkan rapuhnya manajemen fiskal antara pusat dan daerah dalam program perekrutan pegawai kontrak.

"Kasus Tidore bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan cerminan rapuhnya struktur fiskal banyak pemerintah daerah, terutama di kawasan timur," tutur Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.