Pengamat Minta Pemerintah Lengkapi Desil DTSEN Dengan Verifikasi Lapangan

Tingkat kesalahan pendataan penerima bantuan sosial berpotensi meningkat jika pemerintah hanya mengandalkan penetapan desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tanpa verifikasi lanjutan di lapangan. Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi pada Rabu (19/8) menilai desil bersifat relatif dan tidak menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara riil. Penggunaan desil sebagai dasar tunggal penghentian bantuan sosial dinilai berisiko memicu kesalahan data berupa exclusion error dan inclusion error.

Siklus pemutakhiran data berkala sering kali kalah cepat dibandingkan perubahan kondisi ekonomi warga akibat pemutusan hubungan kerja maupun bencana. Syafruddin Karimi menjelaskan bahwa pergeseran posisi desil sebuah keluarga dapat terjadi secara teknis akibat perubahan distribusi kesejahteraan nasional, meskipun pendapatan riil keluarga tersebut tidak berubah secara signifikan.

"Desil juga bersifat relatif, posisi sebuah keluarga dapat bergeser ketika distribusi kesejahteraan nasional berubah, meski penghasilannya tidak berubah besar," kata Syafruddin Karimi, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas.

Syafruddin menekankan pentingnya penggabungan berbagai indikator seperti tingkat pengeluaran, kepemilikan aset, daya listrik, hingga kondisi demografi untuk menilai tingkat kesejahteraan warga secara utuh, terutama bagi pekerja informal dengan pendapatan musiman. "Pengeluaran atau konsumsi lebih dekat dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan aset, kondisi rumah, daya listrik, pendidikan, dan pekerjaan menangkap kesejahteraan yang lebih struktural," kata Syafruddin Karimi, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas.

Syafruddin menilai penentuan penerima program perlindungan sosial tidak boleh bergantung sepenuhnya pada satu kriteria angka tanpa dibantu pemeriksaan riil di tingkat tapak. "Desil sebagai first-stage screening, lalu menambahkan kriteria program, kondisi kerentanan, dan verifikasi lapangan," kata Syafruddin Karimi, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas.

Pemerintah disarankan memberikan zona penyangga dan mekanisme banding agar warga yang tergeser dari desil prioritas tidak langsung kehilangan akses bantuan secara mendadak. "Tujuannya bukan mempertahankan penerima selamanya, melainkan memastikan graduasi terjadi karena kesejahteraan benar-benar membaik," kata Syafruddin Karimi, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyebutkan bahwa pendugaan desil menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) memiliki margin kesalahan hingga 40 persen berdasarkan estimasi Bank Dunia.

Evaluasi statistik menunjukkan bahwa indikator struktural yang digunakan dalam model pendataan cenderung lambat merespons dinamika arus kas harian rumah tangga.

"DTSEN perlu dilihat secara proporsional. Ini memang merupakan perbaikan dibanding sistem data sebelumnya, tetapi bukan berarti hasilnya selalu tepat untuk setiap rumah tangga," kata Yusuf Rendy Manilet, Pengamat Ekonomi CORE. Yusuf mendorong penggunaan data administratif yang lebih fleksibel seperti pemakaian listrik bulanan dan status kepesertaan jaminan sosial guna melengkapi data dasar. "Desil lebih tepat dipahami sebagai gambaran struktur kesejahteraan rumah tangga, bukan gambaran kondisi arus kas pada saat itu," kata Yusuf Rendy Manilet, Pengamat Ekonomi CORE.

Yusuf menyoroti pentingnya keterbukaan perhitungan data mengingat dampak penetapan desil sangat memengaruhi akses hidup warga terhadap bantuan pemerintah.

"Kalau satu angka digunakan untuk menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program, transparansi metodologi menjadi sangat penting," kata Yusuf Rendy Manilet, Pengamat Ekonomi CORE. Yusuf menyarankan skema darurat seperti verifikasi atas musibah atau gagal panen dapat dijadikan pertimbangan langsung dalam penyesuaian status penerima bantuan.

"Desil bersifat relatif, sedangkan kebutuhan perlindungan sosial pada dasarnya bersifat absolut," kata Yusuf Rendy Manilet, Pengamat Ekonomi CORE. Yusuf menambahkan bahwa ruang sanggahan publik sepanjang tahun harus dibuka untuk menjaga akurasi pendataan bantuan sosial secara berkelanjutan.

"DTSEN tidak perlu dihentikan, tetapi cara menggunakannya perlu terus diperbaiki. Desil sebaiknya diperlakukan sebagai estimasi terbaik berdasarkan data yang tersedia, bukan sebagai kebenaran final," kata Yusuf Rendy Manilet, Pengamat Ekonomi CORE.