Pemerintah Evaluasi Data Desil DTSEN untuk Akurasi Bantuan Sosial

Pemerintah menanggapi keluhan masyarakat mengenai ketidakakuratan perhitungan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS), dilansir dari Detik Finance pada Rabu (26/8/2026). Langkah koreksi dan evaluasi ini diambil guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga atau desil tersebut memicu kekhawatiran warga karena kesalahan data berpotensi menutup akses bantuan sosial bagi pihak yang membutuhkan. Pemerintah pun memberikan perhatian khusus terhadap masalah masukan data sosial ekonomi masyarakat ini.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan bahwa keluhan publik mengenai penentuan angka desil menjadi catatan penting bagi evaluasi kebijakan.

"Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi," ujar Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Menurut Qodari, persoalan pendataan bantuan sosial mencakup dua kekeliruan utama, yaitu penerima tidak berhak yang mendapatkan bantuan (inclusion error) serta warga berhak yang terlewat dari daftar (exclusion error). Presiden Prabowo Subianto juga telah menekankan pentingnya akurasi data tersebut.

"Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing. Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden," papar Qodari.

Rencana peninjauan ulang angka desil tersebut juga dikonfirmasi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (20/8/2026). Kebijakan ini berpatokan pada sifat data yang terus mengalami pembaharuan seiring kondisi di lapangan.

"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Perubahan angka desil nantinya menunggu perbaikan DTSEN dari hasil Sensus Ekonomi yang dilakukan oleh BPS. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan klarifikasi terkait pemaknaan angka statistik tersebut pada Sabtu (22/8/2026).

"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata Amalia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Dari sisi anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa kementeriannya telah mengalokasikan dana besar kepada BPS untuk pembenahan sistem pendataan tersebut pada Rabu (26/8/2026).

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Purbaya menilai munculnya deviasi data skala kecil masih wajar terjadi dalam pelaksanaan survei statistik. Namun, pemerintah menargetkan data basis penyaluran bantuan sosial ini menjadi jauh lebih presisi pada tahun depan.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey.Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," sebut Purbaya.