Polda Metro Jaya Siagakan Pengamanan Demo DPR 27 Agustus

Polda Metro Jaya mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa yang berpusat di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Agustus 2026, dengan memperkirakan jumlah massa mencapai sekitar 500 orang.

Kepolisian saat ini masih menunggu surat pemberitahuan resmi terkait agenda demonstrasi yang diusung oleh sejumlah elemen masyarakat tersebut demi menyiapkan skema pengamanan serta menjaga kelancaran aktivitas publik di ibu kota.

"Kalau kita berbicara estimasi, sejauh ini masih sekitar 500 massa aksi. (Terpusat) di DPR," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (26/8/2026).

Kepolisian menekankan pentingnya kelengkapan administrasi tersebut agar petugas dapat memetakan personel di lapangan secara optimal. Langkah pengamanan disiapkan untuk memastikan mobilitas warga, operasional transportasi umum, kegiatan sekolah, hingga aktivitas pusat perbelanjaan tetap berjalan normal.

"Nah, ini juga kami kan juga harus melihat, sampai dengan hari ini kan kita masih menunggu surat pemberitahuan yang masuk," ujar Budi.

Pihak kepolisian juga menegaskan tidak melarang hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum selama mengacu pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

"Ini juga kami harus memberikan rasa aman. Kami melihat sampai saat ini kegiatan aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasanya," kata dia.

Masyarakat mengimbau seluruh pihak agar tetap menjaga ketertiban umum dan tidak merusak berbagai fasilitas negara selama aksi berlangsung.

"Sekolah masih berjalan, sampai bahkan ada sekolah yang besok masih tetap membuka tatap muka. Termasuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya," imbuhnya.

Kepolisian berharap situasi keamanan di wilayah Jakarta tetap kondusif selama penyampaian pendapat tersebut.

"Kami mengimbau tidak merusak fasilitas umum dan memperhatikan kegiatan masyarakat lainnya. Mari menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan kondusif," pungkasnya.

Secara terpisah, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, memastikan bahwa gerakan massa menuju gedung parlemen murni berasal dari kehendak warga. Aksi tersebut bertujuan mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta tidak memuat agenda politik untuk meruntuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gelombang imbauan juga datang dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) bersama Gerakan Pemuda Indonesia dan elemen mahasiswa di Gedung KNPI, Jakarta Timur, Rabu (26/8/2026). Mereka meminta para peserta demonstrasi menghindari tindakan anarkistis dan menghormati koridor hukum.

"Kami harap tanggal 27 Agustus 2026, di mana rencana aksi di DPR itu, kita harapkan dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada yang terprovokasi untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar aturan konstitusi yang sudah disepakati bersama," kata Ketum PP GPI Khoirul Amin.

Khoirul menegaskan aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas jika di lapangan ditemukan pelanggaran hukum yang mengancam ketertiban publik.

"Kalau terjadi massa aksi yang kemudian melakukan pelanggaran hukum, maka kami meminta kepada aparat keamanan untuk bersikap tegas dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan bangsa ini," ujarnya.

PP GPI bersama gabungan organisasi pemuda juga merilis empat poin sikap resmi, yakni menolak segala provokasi pemecah belah, menegaskan AMPB tidak mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, menolak aksi anarkis, serta mengajak pemuda menjadi pelopor perdamaian.

"Bangsa ini terlalu besar untuk dipertaruhkan, hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jadi, saya berharap penyampaian aspirasi itu bagian dari hak konstitusi, silakan dilaksanakan. Tapi dilakukan secara damai dan konstitusional," tuturnya.

Aktivitas di kawasan Gedung DPR/MPR RI diperkirakan terus mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian hingga seluruh rangkaian aksi demonstrasi selesai.