Prabowo Tegaskan Barang Subsidi KDMP Dilarang Diperjualbelikan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan barang subsidi pemerintah yang disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilarang keras untuk diperjualbelikan saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Langkah penunjukan koperasi ini bertujuan memastikan pendistribusian barang subsidi tepat sasaran sekaligus mencegah berbagai praktik penyimpangan rantai pasok yang kerap terjadi di lapangan.

Pemerintah mencatat kebiasaan penimbunan barang dan rantai distribusi yang melibatkan hingga lima pihak perantara telah mengambil keuntungan 30 hingga 40 persen, atau setara potensi penghematan senilai Rp313 triliun.

"Tiap koperasi akan menyalurkan semua barang-barang subsidi, barang subsidi adalah milik rakyat, tidak boleh diperdagangkan," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menyampaikan bahwa skema ini dirancang agar barang bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

"Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," kata Prabowo.

Ia juga mengakui operasional Koperasi Desa Merah Putih yang baru berjalan sekitar satu setengah bulan masih menghadapi sejumlah masalah teknis, seperti kendala aliran listrik, air, hingga akses internet.

"Tentunya baru satu setengah bulan beroperasi banyak kekurangan. Ada yang listriknya belum baik, ada yang belum dapat internet dan sebagainya," ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan bahwa kehadiran rantai pasok ini menjadi upaya pertama dalam sejarah Indonesia untuk menghubungkan jalur distribusi pemerintah secara langsung dari pusat hingga ke tingkat desa.

"Saudara-saudara, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa, pertama kali dalam sejarah. Tidak bisa nanti ada barang langka, tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis, mau Idul Fitri barang langka, mau tahun baru barang langka," kataya.

Uji coba penyaluran barang subsidi melalui badan usaha desa ini dijadwalkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang.

"Mudah-mudahan nanti targetnya, ya katanya tadi kira-kira di Agustus ini akan dicoba," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Di sisi lain, akademisi dari Ikopin University menilai kesuksesan operasional koperasi sangat bergantung pada konsistensi tata kelola manajemen stok dan ketersediaan barang di lapangan.

"Kalau melihat programnya ini adalah program yang sangat luar biasa. Kata kuncinya satu, konsistensi semua pihak," ujar Guru Besar Ikopin University Sugiyanto.

Sugiyanto juga mengingatkan agar pengelola koperasi terus menjaga kepastian stok kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi bagi masyarakat sekitar.

"Jangan sampai membeli di KDKMP nanti tidak ada, tidak tersedia karena kehabisan. Manajemen stoknya harus berjalan," katanya.

Saat ini terdapat sekitar 1.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan target jangkauan mencapai 40 ribu unit hingga akhir tahun 2026.