Pemerintah Menertibkan Proyek Koperasi Desa Merah Putih di Gunung

Pemerintah menertibkan lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di kawasan pegunungan sekaligus mengejar target pengoperasian 35 ribu unit pada September 2026. Kepastian penataan proyek strategis tersebut disampaikan dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Langkah penertiban diambil karena penempatan fasilitas di wilayah perbukitan dinilai kurang tepat sasaran. Berdasarkan data pertengahan Juli 2026, sebanyak 15.845 unit koperasi telah merampungkan konstruksi fisik 100 persen, sementara 10.000 unit di antaranya sudah berdiri dengan 3.300 unit beroperasi optimal. Pemerintah menargetkan total 30 ribu hingga 35 ribu unit baru dibangun pada tahun depan untuk memangkas rantai distribusi pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi adanya evaluasi teknis terhadap titik pembangunan proyek tersebut.

"Ada di sana sini yang tidak tepat, tentu kita akan koreksi, seperti pembangunan di gunung-gunung. Ada satu, dua, atau berapa banyak, kita akan tertibkan," ujar Zulkifli Hasan.

Zulhas menambahkan bahwa pengerjaan fisik terus dipacu agar target pengoperasian tahap pertama dapat tercapai sesuai jadwal.

"Mohon dukungannya agar Koperasi Desa Merah Putih ini bisa jadi infrastruktur pemerintah dan juga sebagai off-taker sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden tadi," ujar Zulkifli Hasan.

Ia memproyeksikan penyelesaian puluhan ribu unit koperasai tersebut dalam kurun waktu dekat.

"Koperasi Desa Merah Putih akan selesai 35 ribu, insyaallah di Agustus akhir, sehingga September bisa operasi," kata Zulkifli Hasan.

Program pembangunan skala besar ini diproyeksikan berlanjut hingga tahun depan.

"Nanti tahun depan akan dilanjutkan, tahun ini 35 ribu, tahun depan diperkirakan akan juga, kita bisa selesaikan 30 ribu sampai 35 ribu desa. Itu mengenai Koperasi Desa Merah Putih," tutur Zulkifli Hasan.

Zulhas menepis anggapan bahwa keberadaan lembaga baru ini akan mematikan usaha retail kecil masyarakat.

"Tidak benar kalau ada isu warung-warung akan ditutup. Itu hoax yang sangat jahat. Tujuannya hanya ingin membuat masyarakat ribut," kata Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di perdesaan melalui fasilitas ini.

"Kita ingin terus berbuat baik agar kemiskinan berkurang, ekonomi desa bisa tumbuh, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan," tuturnya.

Pemerintah merancang unit ini sebagai penyalur resmi program bantuan rakyat.

"Semua nanti akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, maupun Koperasi Nelayan Merah Putih. Jadi ini bukan supermarket," kata Zulkifli Hasan.

Pemilik usaha lokal disebut dapat memanfaatkan jaringan distribusi koperasi untuk memperluas jangkauan pasar.

"Malah warung kelontong bisa menitipkan barangnya. Kalau ingin memasarkan produk ke seluruh Indonesia, juga bisa melalui Koperasi Desa. Karena sekali lagi, koperasi ini bukan warung dan bukan supermarket," lanjut Zulkifli Hasan.

Pengoperasian puluhan ribu unit koperasi diperkirakan menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal desa.

"Koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja. Koperasi dibangun secara besar-besaran agar dapat menyerap tenaga kerja di desa. Kalau satu koperasi mempekerjakan enam atau tujuh orang saja, dikalikan sekitar 80 ribu desa, maka hampir setengah juta orang bisa bekerja," terangnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguasaan rantai pasok dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI.

"Dengan Koperasi Merah Putih, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia dari sejak menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri," ungkap Prabowo Subianto.

Presiden menekankan bahwa pusat kekuatan ekonomi nasional bertumpu pada aktivitas masyarakat desa.

"Kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, perajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri," kata Prabowo Subianto.

Ia merefleksikan ketahanan sektor perdesaan saat menghadapi krisis finansial masa lalu.

"Kita ingat waktu krisis '98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang dijual," kata Prabowo Subianto.

Sektor UMKM terbukti menjadi penyelamat utama stabilitas ekonomi nasional saat krisis.

"Tapi, ekonomi desa, ekonomi kerakyatan, justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamatkan kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan," ucap Prabowo Subianto.

Pemerintah mendukung infrastruktur konektivitas desa melalui pembangunan 2.500 jembatan oleh TNI dan 874 jembatan oleh Polri. Presiden juga menetapkan target operasional penuh hingga akhir 2026.

"Target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 KDMP berdiri dan beroperasi dengan baik," ujar Prabowo Subianto.

Presiden menutup paparan dengan menekankan perlunya intervensi negara untuk melindungi masyarakat dari permainan modal besar.

"Pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Karena itu rakyat harus kita bantu, kita organisir, dan berdayakan melalui koperasi yang diperkuat," tegas Prabowo Subianto.