Siswa Generasi Alpha India Protes Fasilitas Sekolah Buruk dan Pendidikan

Siswa Generasi Alpha di India turun ke jalan menuntut perbaikan fasilitas sekolah dan kualitas pendidikan. Aksi ini terjadi setelah gelombang protes sebelumnya dilakukan oleh Generasi Z terhadap pemerintah Narendra Modi.

Pada 22 Agustus, 122 siswa sekolah dasar negeri di Desa Samuhi Bhatpurwa, Uttar Pradesh, menolak masuk kelas menuntut pembangunan gedung sekolah baru yang sudah dijanjikan pemerintah. Bangunan sekolah lama dalam kondisi memprihatinkan setelah dinding runtuh dan melukai seorang siswi pada 2023.

"Kami takut gedung sekolah ini suatu saat akan runtuh. Kondisinya sangat buruk," ujar Priya, siswa berusia delapan tahun, dilansir Al Jazeera. "Rasa takut itu membuat kami tidak bisa berkonsentrasi belajar. Itulah sebabnya kami semua melakukan protes."

Pejabat Pendidikan Wilayah, Deepak Awasthi, datang menemui para siswa dan menjanjikan pembangunan gedung baru. Setelah mendapat kepastian itu, siswa akhirnya kembali ke kelas.

Fenomena serupa terjadi di setidaknya 10 negara bagian seperti Maharashtra, Bihar, Rajasthan, Jharkhand, dan Madhya Pradesh. Siswa memprotes buruknya fasilitas sekolah, kekurangan guru, dan kualitas makanan.

Gelombang protes ini merupakan lanjutan dari gerakan Gen Z yang sejak Juni lalu menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kebocoran ujian dan pengangguran yang membebani generasi muda. Gerakan ini dipimpin kelompok satir Cockroach Janata Party (CJP).

Kepala bidang hukum CJP Ratna Singh mengatakan gerakan "School Thik Karo" yang diluncurkan 15 Agustus adalah kelanjutan dari keresahan yang mereka temui saat berdialog dengan anak-anak dan orang tua di pedesaan.

"Mereka berbicara tentang kondisi sekolah yang buruk, kekurangan guru, serta jalan menuju sekolah yang berlubang dan belum diaspal," kata Singh. "Memperbaiki sekolah merupakan langkah lanjutan dari gerakan CJP untuk mendorong masa depan anak-anak yang lebih baik."

Aktivis hak pendidikan Nagasimha Rao menilai persoalan mendasar masih terjadi di banyak sekolah negeri. Data pemerintah menunjukkan lebih dari 100.000 sekolah hanya memiliki satu guru untuk semua tingkatan kelas, sementara ribuan sekolah lain tidak memiliki siswa.

"Anak-anak menuntut hak-hak mereka. Mereka menginginkan guru, bangku, gedung sekolah, air minum, listrik, dan toilet," ujar Rao.

India memiliki sistem pendidikan terbesar di dunia dengan sekitar 247 juta siswa di 1,5 juta sekolah. Audit pemerintah 2025-2026 menunjukkan akses pendidikan membaik, rasio guru-murid rata-rata satu guru untuk 24 siswa meningkat, dan angka putus sekolah menurun. Namun kondisi di lapangan masih belum merata.

Tuntutan siswa juga meliputi kualitas makanan sekolah. Di Bihar, sekitar 50 siswa pada 28 Juli berjalan kaki 4 kilometer untuk menemui pejabat pemerintah dan memprotes kualitas makanan yang diterima.

Gerakan CJP juga mengorganisasi kunjungan sukarelawan ke ruang kelas untuk mendokumentasikan kondisi sekolah dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Audit terhadap 100 sekolah di pedesaan direncanakan dalam dua bulan pertama kampanye.

Namun pemerintah beberapa negara bagian membatasi akses CJP ke sekolah, termasuk larangan pengambilan gambar dan wawancara. Beberapa relawan mengalami serangan saat melakukan inspeksi, seperti di Rajasthan.

"Kami tidak takut. Kami hanya menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah," kata juru bicara CJP, Ashutosh Ranka.

Kepala Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, menginstruksikan pemeriksaan fasilitas sekolah dan menindak konten video yang dianggap menyesatkan.

Pihak berwenang berpendapat sekolah bukan ruang publik terbuka sehingga perlu izin untuk inspeksi, apalagi saat siswa berada di dalamnya. Vinita Gursahani Singh dari We, The People mengatakan pengawasan publik harus mengikuti prosedur dan adil.

CJP menegaskan bahwa sekolah negeri dibiayai oleh uang publik sehingga masyarakat berhak mengetahui kondisi operasional sekolah. Mereka menggunakan formulir audit standar dan mengirimkan hasil temuan ke pemerintah daerah untuk menekan perbaikan.

Namun, Mohandas Pai, pemerhati pendidikan, menyatakan dukungan pada fokus CJP tetapi menolak metode masuk berkelompok besar tanpa izin. Ia menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan anak-anak selama audit.

Juru bicara CJP, Saurav Das, menolak kritik tersebut dan mengajak pengkritik untuk ikut audit berikutnya guna menunjukkan cara yang benar.

Aksi audit ini juga menimbulkan kekhawatiran soal privasi siswa dan kemungkinan gangguan proses belajar. Kavita Srivastava dari People's Union for Civil Liberties menolak pembatasan yang menghambat pengawasan publik yang sah terhadap sekolah negeri.

Aktivis Amrita Johri menilai kampanye pertama CJP berhasil menyoroti kurangnya akuntabilitas dalam sistem ujian di India, yang menjadi latar belakang munculnya gerakan ini.