Sudaryono Dukung Penegakan Hukum Kasus Korupsi di BGN

Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat dukungan penuh dari Kepala BGN Sudaryono setelah menggelar rapat perdana bersama pimpinan lembaga di Jakarta Pusat pada Rabu (22/7/2026).

Meskipun proses hukum tengah berjalan, seluruh jajaran pegawai BGN diminta untuk tetap fokus bekerja secara optimal dan tidak berkecil hati dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan penuh terhadap langkah pengusutan kasus tata kelola BGN diserahkan sepenuhnya kepada jajaran penegak hukum yang berwenang.

"Yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi," kata Sudaryono.

Sebagai pejabat baru yang memimpin BGN, komitmen untuk membantu seluruh proses hukum dipastikan akan selalu diberikan.

"Intinya, saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apa pun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum, kita akan berikan," ujarnya.

Kendati demikian, seluruh pegawai diingatkan agar persoalan hukum tersebut tidak meruntuhkan semangat pengabdian dalam menjalankan program utama BGN.

"Tapi kita tidak boleh kemudian tenggelam terhadap sikap pesimisme dan kemudian kita tidak bersemangat dalam melaksanakan pengabdian ini," ucapnya.

Para pegawai yang terseret dalam kasus hukum, baik yang berstatus sebagai saksi maupun tersangka, diminta untuk mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang berlaku.

"Saya ingin tim saya yang punya kasus hukum, mungkin yang jadi saksi, mungkin yang jadi tersangka dan lain-lain, ikuti proses. Kita siap full support untuk penegakan hukum, tapi Badan Gizi Nasional ini harus terus tetap bekerja dengan optimal," tegasnya.

Momentum ini dinilai perlu dimanfaatkan seluruh jajaran untuk bangkit sekaligus memperbaiki sistem tata kelola di internal BGN.

"Maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk kita jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimistis, kita bisa selesaikan persoalan ini, dan kita yakin bahwa program ini baik, dan tata kelolanya kemudian kita perbaiki," katanya.

Langkah pembenahan difokuskan pada transparansi tata kelola dan digitalisasi sistem agar tidak lagi bergantung pada keputusan personal.

"Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin nggak transparan harus transparan. Yang tadinya mungkin manual, tergantung sama person-person, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus by system, trust in system," jelasnya.

Guna menjaga efektivitas dan kecepatan kinerja lembaga, pegawai yang merasa keberatan menjalankan tugas di BGN juga dipersilakan untuk mengajukan permohonan pindah instansi.

"Yang hukum, hukum. Yang nggak, ya kita harus kerja. Kan nggak semua.

Kita kan asas praduga tak bersalah, serahkan kepada pihak berwajib. Yang tidak ya harus kerja," katanya.

Opsi pengunduran diri atau perpindahan tugas tersebut dibuka luas demi menciptakan efisiensi kerja di lingkungan internal BGN.

"Kalau merasa berat ya saya minta mungkin beberapa orang di posisi boleh mengajukan surat misalnya dia mau kembali ke instansi lain, atau dia mau pindah atau apa, saya persilakan. Karena kita ingin bergerak cepat, efektif, efisien," imbuhnya.