Sudaryono Tegaskan Pengawasan Terbuka Pelaksanaan Program MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya untuk mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terbuka dan siap menghadapi berbagai kritik dari masyarakat di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Sudaryono ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut didasari keterlibatannya sejak awal merancang konsep hingga ekosistem pendukung pangan MBG dari Kementerian Pertanian.

Langkah kepemimpinan baru ini berjalan di tengah sorotan publik setelah deretan mantan pimpinan BGN, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Ketua Sony Sonjaya dan Loedwyk Pusung, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi MBG. Selain itu, koalisi masyarakat MBG Watch turut menyoroti efisiensi jumlah penerima program bantuan pangan tersebut.

Menanggapi potensi hambatan dan tekanan publik, Sudaryono menekankan pentingnya transparansi serta pengawasan langsung agar tidak timbul misinterpretasi atau isu hoaks.

"Saya punya prinsip, love your people and use your common sense (cintai rakyatmu dan gunakan akal sehatmu). Jadi kita didasari hati yang baik, mencintai rakyat, mencintai sesama, mencintai keluarga, mencintai saudara dan gunakan akal sehat," ujar Kepala BGN Sudaryono.

Ia meminta agar seluruh penanganan pelanggaran dibuka secara transparan kepada publik tanpa melibatkan pertemuan tertutup.

"Tadi saya bilang juga, kalau orang itu misalnya bisik-bisik, rapat-rapat rahasia, empat mata, ya sudah lah. Kita terang-terangan saja. Indonesia cerah, tidak perlu gelap-gelap.

Kalau yang gelap-gelap itu biasanya mencurigakan. Saya kira itu," kata Sudaryono.

Sudaryono mengimbau agar setiap dugaan penyimpangan di lapangan dilaporkan secara resmi kepada pihak berwenang.

"Saya minta didukung ya, saya tau lah bahwa MBG, BGN, MBG ini tema yang besar kemudian ramai di mana-mana, di media maupun di sosmed," kata Sudaryono.

Pengawasan bersama dinilai menjadi faktor penting guna mengawal pelaksanaan kerja program nasional tersebut.

"Kalau ada pelanggaran, pelanggaran itu memang ada kebenaran jangan sampai kita kemudian ada hoaks, ada fitnah, ada misinterpretasi atau mungkin barangkali kasarannya, jeleknya sabotase dan lain-lain, please lah ya ini kita kerja bareng, kerja semua," jelas Sudaryono.

Selain masalah transparansi, keterlibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan distribusi program MBG juga menjadi perhatian. Sudaryono menilai pelibatan aparat keamanan merupakan hal wajar demi menjamin efisiensi dan ketepatan sasaran, mengacu pada pengalamannya saat menyalurkan 70.000 pompa air pertanian di musim kemarau tanpa biaya distribusi khusus.

"Menurut saya sih gini ya, intinya itu kan adalah.. ini samalah sama seperti di pertanian yang saya hadapi selama ini, melibatkan semua hal. Intinya asas tujuan. 'Oh ini kok pakai tentara, pakai polisi'. Loh, bagi pompa ini di musim paceklik kemarau, itu ada 70.000 pompa.

Itu kalau kita bagi.. karena relokasi anggaran tahun 2024 nih khususnya, ya itu pengalaman kami dulu. Itu kami bagiin lewat lewat TNI dan Polri. Karena apa?

Karena nggak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk baginya enggak ada," kata Sudaryono.

Ia menambahkan bahwa opsi alternatif pelibatan elemen masyarakat seperti mahasiswa pernah dibahas namun tidak berjalan efektif.

"Nah kemarin ada yang nanya, mahasiswa, ke saya, 'Ya sudah kalau begitu tentara sama polisinya nggak usah bantu deh, udah nanti saya kerahkan mahasiswa nggak pakai gaji, mau nggak?'. Ya nggak mau gitu," ucap Sudaryono.

Fokus utama BGN dipastikan tetap pada pemenuhan gizi anak-anak serta pemberdayaan ekonomi lokal.

"Jadi intinya gini. Saya tidak kemudian ingin berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak, bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik ya, sasarannya jelas. Sasarannya itu anak-anak cukup gizi aman.

Jadi aman dan cukup gizi. Dan kemudian berdampak pada ekonomi di bawah," jelas Sudaryono.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta peternak lokal akan diiringi dengan standar kebersihan bahan baku yang ketat untuk mencegah insiden keracunan makanan.

"Dengan memberdayakan UMKM, memberdayakan petani, peternak dan lain-lain, tapi satu syarat, semua bahannya itu harus juga bener," ujar Sudaryono.

Evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan tata cara pengolahan makanan menjadi perhatian utama manajemen lembaga.

"Maksudnya, standar keamanannya juga harus benar, karena kan ya kita belajarlah dari faktor keracunan dan lain-lain, itu kan karena memang selain cara mengolahnya kan ada juga mengenai bahan bakunya, yang barangkali itu tidak terstandar, atau mungkin bahan bakunya kualitasnya yang nggak bagus," kata Sudaryono.

Terkait dengan wacana pembentukan Dewan Pengawas BGN, Sudaryono menyambut baik langkah tersebut meski belum memperoleh perincian resmi.

"Dewan Pengawas saya belum dapat informasi lebih lanjut ya. Tentu saja kita intinya kerja benar," tegas Sudaryono.

Masyarakat umum dan media massa turut diminta aktif berperan sebagai pengawas eksternal dalam mengawal keberlangsungan program.

"Maka ada Dewan Pengawas tentu saja lebih baik. Ada Dewan Pengawas ditambah pengawas-pengawas swasta ini ya kan? Anda semua ini kan boleh juga jadi pengawas.

Kalau ada hal-hal yang nggak benar ya boleh untuk dilaporkan gitu. Jadi saya membuka diri untuk segala semua ini," kata Sudaryono.