Trump Kirim Perjanjian Nuklir ke Kongres dengan Syarat Saudi Normalisasi Israel

Pada 26 Agustus 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan rancangan perjanjian energi nuklir sipil dengan Arab Saudi kepada Kongres AS. Perjanjian ini hanya akan berlaku jika Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords.

Perjanjian yang dicapai pada Juli 2026 ini memungkinkan perusahaan AS mengekspor teknologi nuklir sipil ke Arab Saudi selama 30 tahun. Proyek utama adalah pembangunan reaktor AP1000 senilai puluhan miliar dolar yang akan menguntungkan perusahaan Westinghouse.

Dokumen resmi telah diserahkan ke Kongres pada Senin lalu dan akan ditinjau dalam 90 hari kerja. Jika Kongres tidak menolak, kesepakatan otomatis berlaku. Trump bisa memveto jika ditolak dan Kongres harus dua pertiga suara untuk membatalkan veto tersebut.

Posisi Trump tegas bahwa kesepakatan hanya berlaku jika Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords, sebuah perjanjian normalisasi antara Israel dan beberapa negara Arab-Muslim.

"Posisi presiden tidak berubah bahwa kesepakatan hanya akan berjalan jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham," kata pejabat pemerintahan AS kepada Reuters.

Beberapa anggota parlemen Demokrat dan pendukung nonproliferasi mengkritik perjanjian ini karena tidak melarang Saudi memperkaya uranium atau mengolah limbah nuklir, dua jalur yang bisa digunakan untuk membuat senjata nuklir.

Pemerintahan Trump menyatakan perjanjian memiliki langkah nonproliferasi sesuai hukum AS, termasuk fasilitas pengayaan yang dibangun dan dioperasikan oleh AS serta studi kelayakan selama dua tahun.

"Tidak akan ada pengayaan material! Perjanjian ini sepenuhnya tunduk pada Arab Saudi yang bergabung dengan Perjanjian Abraham yang sangat dihormati dan sukses," tegas Trump bulan lalu.

Peneliti senior Atlantic Council, Matthew Kroenig, menilai Washington harus memperkuat hubungan tanpa mengorbankan standar nonproliferasi senjata nuklir. Ia memperkirakan studi kelayakan akan menyimpulkan Saudi hanya bergantung pada layanan siklus bahan bakar impor.

Peneliti Dewan Hubungan Luar Negeri, Erin Dumbacher, menyoroti bahwa kesepakatan ini berbeda dengan kebijakan ketat AS sebelumnya dan dapat meningkatkan risiko proliferasi bahan nuklir di dunia.

Di sisi geopolitik, Riyadh menolak menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa pengakuan kemerdekaan Palestina. Sikap ini menguat setelah perang Gaza 2023, sementara Saudi mengancam akan mengembangkan senjata nuklir jika Iran melakukannya.