UE Rancang Regulasi CADA untuk Pangkas Monopoli Big Tech

Komisi Eropa merancang Undang-Undang Pengembangan Komputasi Awan dan Kecerdasan Buatan (CADA) untuk memperkuat kedaulatan digital Uni Eropa serta mengurangi ketergantungan pada penyedia layanan komputasi awan dan kecerdasan buatan luar negeri pada Sabtu, 12 September 2026.

Rancangan regulasi ini menjadi bagian dari paket kedaulatan teknologi Uni Eropa yang bertujuan membangun kapasitas di sektor teknologi kritis, mengurangi risiko konsentrasi pasar, dan mempercepat investasi pada sektor kecerdasan buatan. Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan infrastruktur digital strategis serta mendorong daya saing penyedia layanan lokal di Uni Eropa.

Skema regulasi CADA memperkenalkan sistem sertifikasi dan penilaian keandalan penyedia layanan komputasi awan yang terbagi dalam empat tingkatan. Tingkat pertama mewajibkan pemrosesan dan penyimpanan data berada di wilayah Uni Eropa berbasis sertifikasi mandiri, sedangkan tingkat kedua menuntut penyedia membuktikan independensi dari negara ketiga. Tingkat ketiga mewajibkan kepemilikan dan kontrol penuh oleh entitas Uni Eropa, sementara tingkat keempat memberikan jaminan penuh atas transparansi rantai pasok perangkat lunak serta ketiadaan interferensi pihak luar untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.

Penerapan kebijakan CADA memicu perbedaan pandangan di kalangan pelaku usaha di Polandia. Sebagian pihak menilai regulasi tersebut belum cukup kuat untuk melindungi pasar Eropa dari dominasi penyedia skala besar luar negeri, sementara pihak lain mengkhawatirkan adanya potensi isolasi dari inovasi global.

Kadin Elektronika dan Telekomunikasi Polandia (KIGEiT) melalui Seksi AI Poland mendesak penambahan definisi yang mengikat terkait penyedia layanan komputasi awan berdaulat guna mencegah praktik klaim kedaulatan semu.

"Cloud and AI Development Act stanowi historyczną szansę na realną przebudowę europejskiego rynku usług chmurowych w kierunku suwerenności i konkurencyjności. Jednak szansa ta może zostać zmarnowana," kata KIGEiT dalam pernyataan resminya kepada Kementerian Digitalisasi Polandia.

KIGEiT merekomendasikan agar minimal separuh pengeluaran administrasi publik untuk komputasi awan dialokasikan kepada penyedia berdaulat asal Uni Eropa yang memenuhi kriteria minimal tingkat dua. Lembaga tersebut juga mendorong pengadaan infrastruktur kritis diutamakan bagi penyedia Eropa serta pembagian kontrak besar menjadi paket-paket kecil untuk memberi ruang bagi usaha kecil dan menengah.

"Bez wiążących definicji, egzekwowalnych celów zamówień publicznych i skutecznych mechanizmów anty-sovereignty washing CADA stanie się kolejnym dokumentem deklaratywnym, który nie zmieni struktury rynku zdominowanego przez trzech zewnętrznych hiperskalerów," ujar KIGEiT.

Dukungan terhadap kejelasan definisi juga disampaikan oleh pelaku industri komputasi awan teknis yang menekankan pentingnya pengawasan atas infrastruktur fisik dan legalitas operasional.

Stanisław Dałek, Chief Technology Officer CloudFerro, menegaskan bahwa komputasi awan dan pusat data telah menjadi aset strategis yang menentukan keberlangsungan operasional negara dan ekonomi.

"chmura, centra danych i moc obliczeniowa nie są już tylko zapleczem IT," kata Stanisław Dałek, Chief Technology Officer CloudFerro.

Dałek mengingatkan bahwa keberadaan data di wilayah Uni Eropa tidak otomatis menjamin independensi jika layanan tersebut masih bergantung pada teknologi atau keputusan operasional di luar yurisdiksi Eropa.

"Mogą być one przechowywane na terytorium Unii Europejskiej, a jednocześnie usługa może pozostawać zależna od technologii, infrastruktury lub decyzji operacyjnych podejmowanych poza europejską jurysdykcją," ujar Stanisław Dałek.

Tantangan kedaulatan digital ini juga mendapat perhatian secara global seiring meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan pada infrastruktur publik. Berdasarkan penelitian Capgemini yang dirilis Reuters pada 8 September 2026, ketegangan geopolitik dan risiko siber mendorong lembaga pemerintah dan perusahaan besar meninjau ulang ketergantungan mereka pada infrastruktur digital kritis. Hasil survei terhadap 1.300 organisasi di 11 negara menunjukkan bahwa hampir separuh responden membutuhkan waktu tiga bulan hingga satu tahun untuk mengganti penyedia teknologi utama mereka.

Sementara itu, penerapan aturan keamanan siber KSC dan NIS 2 di tingkat regional telah mewajibkan jajaran direksi perusahaan untuk mengelola risiko rantai pasokan secara aktif. Regulasi DORA turut memperketat pengawasan risiko konsentrasi bagi sektor keuangan guna memastikan keberlanjutan layanan saat terjadi gangguan pada penyedia utama. Proses negosiasi rancangan CADA di Parlemen Eropa dan Dewan Eropa diperkirakan berlanjut hingga penetapan akhir yang ditargetkan pada akhir 2027.