Wali Kota New York Melarang Penggunaan AI di Sekolah Negeri

Pemerintah Kota New York resmi memberlakukan moratorium penggunaan kecerdasan buatan atau AI generatif bagi sekitar 600.000 siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama mulai tahun ajaran 2026-2027 pada Kamis (3/9/2026).

Kebijakan penangguhan selama satu tahun penuh ini berdampak pada dua pertiga populasi siswa sekolah negeri dari jenjang 2-K atau prasekolah sampai kelas delapan di New York City. Langkah tersebut menjadi salah satu pembatasan AI paling agresif yang diterapkan oleh distrik sekolah besar di Amerika Serikat.

Wali Kota New York Zohran Mamdani menyampaikan bahwa larangan ini ditetapkan demi menjaga hubungan antarmanusia di dalam ruang kelas serta melindungi perkembangan anak-anak dari ketergantungan pada teknologi instan.

"Ini adalah komitmen kita agar masa depan anak-anak tetap benar. Kita akan menyambut teknologi baru, namun hanya jika teknologi itu benar-benar melayani kepentingan murid, bukan sebaliknya," ujar Wali Kota New York, Zohran Mamdani.

Ia menegaskan bahwa integrasi AI perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia anak dan tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan.

"Industri teknologi ingin kita percaya bahwa AI dalam pendidikan usia dini bukan hanya tak terhindarkan, tetapi juga diperlukan," kata Zohran Mamdani.

Mamdani membeberkan bahwa belum ada bukti independen yang menunjukkan efektivitas teknologi tersebut untuk anak-anak.

"Saya belum melihat studi yang menunjukkan bahwa AI bermanfaat bagi siswa sekolah dasar dan menengah, kecuali tentu saja penelitian yang disponsori perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan," tambah Zohran Mamdani.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi para peserta didik dari eksploitasi komersial.

"Merek berhak tahu bahwa data anak-anak mereka tidak akan ditambang Big Tech, dan perkembangan anak-anak mereka tidak akan dikorbankan demi keuntungan perusahaan," ujar Zohran Mamdani.

Mamdani menambahkan bahwa anak-anak membutuhkan bimbingan langsung untuk berkembang secara sosial dan kognitif.

"Anak-anak membutuhkan guru dan koneksi dengan orang lain untuk belajar dan berkembang," kata Zohran Mamdani.

Guna menerapkan aturan ini, Departemen Pendidikan New York City akan menonaktifkan lebih dari 38 hingga 40 aplikasi belajar berbasis AI, termasuk tutor membaca Amira. Pemerintah kota juga melarang gawai secara langsung bagi siswa prasekolah hingga kelas dua SD, serta memblokir total chatbot pendamping emosional.

Kanselir Sekolah Departemen Pendidikan Kota New York Kamar Samuels menjelaskan bahwa proses belajar membutuhkan usaha mandiri dari para siswa.

"Mereka belajar paling baik ketika mereka bergulat dengan masalah-masalah sulit, ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka mencoba lagi dan akhirnya melakukannya dengan benar," kata Kanselir Sekolah, Kamar Samuels.

Ia menegaskan keberadaan teknologi tidak dapat menggantikan dinamika pembelajaran alami tersebut.

"Tidak ada aplikasi, chatbot, atau algoritme yang dapat mereplikasi perjuangan produktif tersebut bagi seorang anak," katanya.

Dukungan atas regulasi ketat ini turut disampaikan oleh kalangan orang tua murid di New York.

"Fakta bahwa kebijakan ini bisa terwujud adalah berkat kerja keras luar biasa dari para orang tua di seluruh kota yang bersuara menentang jangkauan AI yang berlebihan ke dalam ruang kelas anak-anak mereka," kata Pendiri Parents for A.I. Caution, Kelly Clancy.

Meskipun mendukung arah kebijakan tersebut, Ketua Komite Pendidikan Dewan Kota Eric Dinowitz meminta agar pelaksanaannya tetap dipantau secara berkala.

"Ini tentu saja merupakan langkah maju," sebut Ketua Komite Pendidikan Dewan Kota, Eric Dinowitz.

Ia menekankan masih perlunya pengawasan terhadap dampak aturan ini di lapangan.

"Saya masih memiliki banyak pertanyaan," tandas Eric Dinowitz.

Anggota panel pengawas pendidikan kota Naveed Hasan menilai skala anggaran pendidikan New York memiliki daya tawar tinggi terhadap para pengembang teknologi.

"Apakah kita akhirnya menggunakan skala, cakupan anggaran, dan daya beli New York City untuk mendesak pihak-pihak yang menjual barang kepada kita agar merancangnya sesuai dengan kebutuhan kita?" tandas Anggota Panel Pengawas Pendidikan Kota, Naveed Hasan.

Ia menyebut efektivitas penyesuaian dari perusahaan teknologi masih perlu dibuktikan.

"Hal tersebut masih harus dibuktikan ke depannya," pungkas Naveed Hasan.

Dari sisi tenaga pendidik, Presiden serikat guru United Federation of Teachers Michael Mulgrew mendesak ketegasan standar keselamatan dari pemerintah kota.

"Jika kita ingin serius, mari kita mulai dari sumbernya, daripada berharap komunitas sekolah atau pendidik secara individu mencari tahu belakangan apakah apa yang digunakan di sekolah mereka sesuai dengan kebijakan baru tersebut," tegas Presiden Serikat Guru United Federation of Teachers, Michael Mulgrew.

Presiden American Federation of Teachers Randi Weingarten menilai pembatasan bagi siswa muda sangat sejalan dengan usulan organisasinya.

Kebijakan New York juga memberlakukan pembatasan waktu layar harian, yaitu maksimal 30 menit untuk siswa kelas tiga hingga lima, dan maksimal 45 menit untuk siswa SMP. Guru tetap diperbolehkan memakai AI untuk menyusun rencana pengajaran atau menerjemahkan materi, namun dilarang keras menggunakannya untuk memberikan nilai tugas maupun evaluasi kelulusan.

Pengecualian khusus diberikan untuk perangkat teknologi asistif bagi siswa disabilitas, peserta program bahasa Inggris, buku elektronik, dan tugas pemrograman. Sementara untuk siswa SMA, New York meluncurkan lima program percontohan AI berkuota 50.000 siswa dengan pengawasan ketat, disertai kewajiban mengikuti kelas literasi AI dua kali setahun.

Aturan pembatasan teknologi pada anak ini sejalan dengan arah kebijakan di berbagai daerah dan negara lain, seperti PP Tunas di Indonesia, pembatasan di Norwegia, syarat izin orang tua di Italia, serta pembahasan RUU verifikasi usia di AS. Fenomena pengetatan ini terus meluas meski industri teknologi tercatat mengeluarkan biaya lobi hingga US$ 41,8 juta atau setara Rp 656 miliar pada semester pertama 2026 untuk menahan laju regulasi tersebut.