Wapres Gibran Instruksikan Evaluasi Lokasi Koperasi Desa Merah Putih Ende

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji ulang lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur pada Kamis (18/6/2026). Langkah tersebut diambil setelah Gibran melihat langsung kerusakan fasilitas di SDN Wolomoni akibat aktivitas alat berat proyek tersebut.

Gibran tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende sekitar pukul 11.20 WITA menggunakan Pesawat TNI AU A-2908, dalam rangkaian kunjungan kerja ke lima provinsi sejak 18 hingga 21 Juni 2026. Selain meninjau proyek KDMP, Wapres memantau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1 Ndona dan SDN Wolomoni didampingi lima perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas.

Saat berada di SDN Wolomoni, Kepala Desa Niowula Vinsensius Papa menjelaskan kepada Wapres bahwa area sekolah terpaksa dijadikan jalur lintasan ekskavator karena belum tersedianya akses jalan ke lokasi proyek. Kerusakan tersebut meliputi pemotongan tiang besi dan kerusakan lantai di depan ruang kelas V, sementara musyawarah lokasi alternatif pada 10 Juni 2026 lalu belum mencapai kesepakatan.

Menanggapi laporan mengenai dampak buruk proyek terhadap fasilitas pendidikan, Wapres menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar pembangunan tidak merugikan masyarakat.

"Saya minta untuk penentuan lokasi Koperasi Desa Merah Putih nanti dikaji secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi fasilitas pendidikan juga warga," tegas Gibran.

Wapres kemudian mengarahkan Pemerintah Provinsi NTT, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, serta Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda untuk memastikan program ini berjalan selaras dengan usaha lokal yang sudah ada.

"Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi," katanya.

Gibran juga mengingatkan seluruh instansi pemerintahan, TNI, dan Polri untuk selalu mengutamakan kepentingan warga dalam mengawal program strategis nasional.

"Semuanya adalah perpanjangan tangannya Pak Presiden. Saya ini juga pembantu Presiden. Kita ini memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama di area yang jauh seperti ini," ujarnya.

Dalam dialog terpisah di SMPN 1 Ndona, Wapres sempat menyoroti kondisi ruang kelas yang tidak memiliki lampu penerangan sehingga mengganggu proses belajar mengajar siswa.

“Gelap banget ya mau belajar bagaimana caranya,” ucap Wapres.

Melihat kondisi ruang kelas yang gelap di hampir seluruh bangunan sekolah, Wapres langsung meminta stafnya untuk segera melakukan pengadaan lampu.

"Masa semua kelas enggak ada lampunya harusnya diperhatikan. Gelap banget bagaimana mau belajar, gelap banget,” ujar Wapres.

Gibran pun menyempatkan diri bertanya langsung kepada para siswa yang sedang menikmati hidangan Makan Bergizi Gratis mengenai kendala tersebut.

"Kalian kalau belajar gelap-gelapan gini kelihatan enggak?,” katanya.

Selain masalah infrastruktur sekolah, Wapres turut merespons gelombang unjuk rasa mahasiswa, seperti yang dilakukan BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno di Jakarta Pusat pada Senin (15/6/2026), yang menuntut evaluasi dan audit transparansi program MBG serta kebijakan pangan.

"Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG (Makan Bergizi Gratis) dan koperasi (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)," kata Wapres.

Gibran menyatakan komitmen penuh pemerintah untuk memperbaiki sistem manajerial kedua program prioritas tersebut demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan pasar.

"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi," ujarnya.

Komitmen tertulis mengenai efisiensi anggaran dan pencegahan korupsi juga sempat disampaikan Wapres pada Rabu (17/6/2026) demi mendongkrak kemampuan fiskal negara.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi," kata Gibran.

Menurut Wapres, transparansi tata kelola ini menjadi instrumen krusial dalam memperkuat stabilitas ekonomi domestik.

"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," ungkap Gibran.

Sebelumnya, Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Andi menjelaskan bahwa fokus tuntutan demonstrasi adalah penundaan sementara program untuk proses audit.

"Sub Poinnya yaitu membekukan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah terkait untuk audit transparansi," kata Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Andi.

Andi menambahkan bahwa perwakilan mahasiswa sempat diajak berdialog langsung oleh Gibran di dalam istana untuk menyampaikan aspirasi lain terkait pelemahan daya beli akibat kenaikan harga BBM regional.

"Dan di sini ada poin mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas Rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat," terangnya.

Kunjungan kerja Wapres di Kabupaten Ende ditutup dengan pertemuan tertutup bersama 25 kepala desa di Restoran Parikoro, sebelum bertolak meninggalkan daerah tersebut pada pukul 17.10 WITA.