Zulkifli Hasan Minta Tindakan Tegas Atas Insiden Keamanan Pangan di Sidoarjo

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta agar pihak yang bertanggung jawab atas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, diberikan tindakan tegas menyusul insiden keamanan pangan yang menyebabkan lebih dari 500 santri dan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan, dilansir dari Detik Finance.

Zulkifli menegaskan paket makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 10.00, namun paket tersebut baru tiba pukul 11.00, sehingga menimbulkan masalah kesehatan.

"Tidak boleh ada toleransi ya, kepada petugas yang tidak bertanggung jawab. Itu kan makan dimasak jam setengah enam, jam enam, harusnya dimakan jam sepuluh, jam sebelas. Dikirimnya jam sebelas," ujar Zulkifli Hasan saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).

Soal sanksi, Zulkifli menyatakan bahwa pihak yang terbukti sengaja melakukan pelanggaran akan dipecat dan diproses secara hukum.

"Tegas, ya dipecat. Kalau yang sengaja, ya ditindak," katanya.

Zulkifli juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemeriksaan tuntas terhadap insiden ini serta menindak tegas jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran.

"Saya minta diperiksa sampai tuntas. Kalau terbukti kepala SPPG tidak bertanggung jawab, tindak tegas. Tidak ada toleransi. Memberi makan anak-anak kita adalah tanggung jawab yang sangat besar karena menyangkut kesehatan, keselamatan dan masa depan manusia," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa jika ditemukan pelanggaran hukum, kasus tersebut harus diproses sampai ke aparat penegak hukum agar ada efek jera.

"Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, jangan ragu diproses sesuai ketentuan, termasuk diteruskan kepada aparat penegak hukum. Harus ada efek jera. Seluruh Kepala SPPG dan pengelola dapur MBG harus memahami bahwa tanggung jawab mereka bukan sekadar menyiapkan dan membagikan makanan, tetapi memastikan makanan yang diterima anak-anak aman dan layak dikonsumsi," tambah Zulkifli Hasan.

Pemerintah juga menjadikan insiden di Sidoarjo sebagai bahan evaluasi serius untuk memperketat pengawasan dan disiplin operasional SPPG di seluruh Indonesia, sebagai kelanjutan pembenahan tata kelola MBG secara nasional.

Dalam evaluasi sebelumnya, pemerintah menemukan 3.515 dari 27.485 SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah telah menindak tegas dengan memberhentikan 249 Kepala SPPG karena berbagai pelanggaran.

Kepala SPPG diwajibkan menjalankan disiplin ketat dengan hadir sejak proses produksi dini hari hingga distribusi selesai pagi hari untuk menjaga standar keamanan dan kualitas makanan.

"Program MBG terus kita perbaiki. Kita tidak hanya mengejar berapa banyak dapur yang beroperasi atau berapa banyak penerima manfaat. Yang utama adalah makanan harus aman, bergizi, dan prosesnya memenuhi standar. Kalau standar tidak dipenuhi, kita tindak," kata Zulkifli Hasan.

Dia menegaskan bahwa setiap insiden keamanan pangan harus menjadi peringatan bagi seluruh SPPG untuk meningkatkan disiplin dalam menjalankan standar higiene, sanitasi, pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan distribusi makanan.

"Satu kejadian saja harus kita anggap serius. Apalagi kalau sampai ratusan anak terdampak. MBG adalah program untuk memperbaiki gizi dan masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, keselamatan mereka tidak boleh dikompromikan," tegas Zulkifli Hasan.