Zulkifli Hasan Tindak Tegas Pelanggaran Keamanan Pangan MBG di Sidoarjo

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tindakan tegas terhadap pihak yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, menyusul keracunan massal yang menimpa lebih dari 500 santri dan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Zulhas, paket makanan yang seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 10.00 malah tiba pada pukul 11.00, yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.

"Tidak boleh ada toleransi ya, kepada petugas yang tidak bertanggung jawab. Itu kan makan dimasak jam setengah enam, jam enam, harusnya dimakan jam sepuluh, jam sebelas. Dikirimnya jam sebelas," ujar Zulhas saat ditemui di JICC, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026).

Zulhas menegaskan bahwa pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama yang disengaja, akan dipecat dan dapat diproses secara hukum.

"Tegas, ya dipecat. Kalau yang sengaja, ya ditindak," katanya.

Dia juga telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh dan memastikan penanganan korban menjadi prioritas utama.

Berdasarkan laporan sementara dari Kepala BGN, ditemukan indikasi ketidakpatuhan standar kedisiplinan dalam operasional SPPG yang memicu insiden tersebut.

"Saya minta diperiksa sampai tuntas. Kalau terbukti kepala SPPG tidak bertanggung jawab, tindak tegas. Tidak ada toleransi. Memberi makan anak-anak kita adalah tanggung jawab yang sangat besar karena menyangkut kesehatan, keselamatan dan masa depan manusia," ujar Zulhas.

Dia menegaskan jika ditemukan pelanggaran hukum, proses hukum harus dijalankan demi efek jera, karena tanggung jawab kepala SPPG bukan hanya menyiapkan makanan, tetapi memastikan makanan aman dikonsumsi.

Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap 27.485 SPPG dan menemukan 3.515 unit belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi syarat mutlak operasional dapur MBG.

Penertiban dan pembenahan SDM juga dilakukan, termasuk pemberhentian 249 Kepala SPPG karena pelanggaran beragam, mulai dari keamanan pangan hingga disiplin kerja.

Kepala SPPG diwajibkan menjalankan disiplin ketat dari dini hari hingga distribusi selesai untuk memastikan seluruh proses produksi dan distribusi memenuhi standar.

"Program MBG terus kita perbaiki. Kita tidak hanya mengejar berapa banyak dapur yang beroperasi atau berapa banyak penerima manfaat. Yang utama adalah makanan harus aman, bergizi, dan prosesnya memenuhi standar. Kalau standar tidak dipenuhi, kita tindak," ujar Zulhas.

Insiden keracunan makanan MBG di Sidoarjo merupakan bagian dari pola yang lebih luas di Indonesia, di mana ribuan kasus keracunan telah terjadi sejak program ini berjalan pada 2025 hingga awal September 2026, dengan korban mencapai puluhan ribu orang di berbagai provinsi, menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan data Kementerian Kesehatan.

Pemantauan mengungkapkan bahwa lebih dari 80 persen kasus keracunan disebabkan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk makanan dimasak terlalu awal, penyimpanan lama, distribusi melewati batas waktu aman, serta masalah higienis bahan baku.

Temuan laboratorium juga menunjukkan adanya bakteri patogen seperti E. coli dan Salmonella, serta dugaan kontaminasi bahan makanan yang tidak layak.

Ahli epidemiologi dari Universitas Andalas menyoroti pentingnya kontrol manajemen keamanan pangan yang ketat untuk mencegah kasus keracunan dalam program MBG.

Pemerintah telah menutup 833 SPPG dan berencana menutup 455 lainnya secara permanen yang tidak memenuhi standar operasional, terutama terkait kepemilikan SLHS sebagai jaminan higiene dan sanitasi.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan bahwa penutupan ini dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga kualitas dan keamanan makanan bagi penerima manfaat.

Analis dan peneliti kebijakan publik menilai langkah audit dan penutupan SPPG yang tidak memenuhi persyaratan sebagai upaya strategis untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.