Badan Gizi Nasional Tutup 833 Dapur dan Pecat 261 Pegawai

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menutup secara permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memberhentikan 261 pegawai non-ASN bermasalah di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7/2026). Langkah tegas ini diambil akibat adanya pelanggaran berat terkait standar kualitas, higienitas sanitasi, hingga tindakan indisipliner pegawai dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dilansir dari detik.com, pembenahan besar-besaran ini menyasar ratusan dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Rinciannya mencakup 98 dapur di wilayah I Sumatra, 311 dapur di wilayah II Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah III yang meliputi Kalimantan hingga Papua.

"Intinya dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap standar yang kita tentukan dan itu kemudian kita hentikan, karena taruhannya nyawa," kata Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Pihak BGN memastikan bahwa penghentian operasional ini bersifat mutlak tanpa adanya kompensasi lanjutan. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, langkah ini berbeda dari kebijakan sebelumnya yang masih memberikan toleransi anggaran kepada mitra yang ditangguhkan.

"Kami telah menemukan ada 833 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah satu wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah tiga (sebanyak) 424," rincinya.

Sudaryono menjelaskan bahwa mayoritas penutupan disebabkan oleh kegagalan pengelola dalam memenuhi tenggat waktu perbaikan fasilitas pendukung. Masalah utama yang ditemukan meliputi aspek higienitas, sanitasi, risiko keracunan, kualitas makanan yang buruk, hingga ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.

"Dapur yang di-suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan di-suspend tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspen karena pelanggaran," tegasnya.

Kendati ratusan unit pelayanan ditutup, BGN menjamin pasokan makanan untuk anak-anak sekolah tidak akan terganggu. Distribusi porsi makanan dari dapur yang ditutup akan segera dialihkan ke fasilitas SPPG terdekat di wilayah terdampak.

"Jadi dapur yang di-suspend itu terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa diperbaiki, maka kami suspend secara permanen," jelasnya.

Selain menutup fasilitas dapur, Sudaryono memimpin aksi pembersihan internal lembaga. Mengutip laporan Kompas.com dan CNN Indonesia, BGN secara resmi memberhentikan 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli akibat pelanggaran disiplin.

"Kami memastikan jangan sampai yang tadinya menerima manfaat jadi tidak menerima. Begitu di-suspend, maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan itu kepada dapur-dapur lain di sekitar situ," jelas Sudaryono.

BGN juga memproses hukum para aparatur negara yang terlibat pelanggaran disiplin berat. Sebanyak sembilan orang pegawai berstatus ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terancam dipecat karena terlibat judi online, korupsi, hingga tindakan penyelewengan dana.

"Sekali lagi ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupkan gizinyalah yang menjadi tolok ukurnya. Kita ingin menunya tersaji baik, gizinya terpenuhi, dan perputaran ekonomi lokal juga jalan," pungkasnya.

Sementara itu, 39 pegawai berstatus ASN lainnya yang melakukan pelanggaran ringan dijatuhi sanksi berupa mutasi, demosi, serta sanksi administrasi.

"Kami mencoba untuk bersih-bersih. Hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli," ujar Sudaryono, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Di samping masalah internal dan operasional dapur, BGN mengeluarkan aturan ketat terkait penggunaan bahan baku. Berdasarkan laporan Suara.com, seluruh dapur MBG dilarang keras menggunakan komoditas bersubsidi seperti Minyakita, LPG 3 kilogram, dan beras SPHP, serta diwajibkan membeli telur sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) senilai Rp25.000 per kilogram untuk melindungi peternak lokal.

"Pegawai non-ASN ini diberhentikan satu, salah satu dan paling besar adalah karena adanya diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin, dan lain-lain," ucapnya.

Masyarakat dipersilakan untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya dapur SPPG yang masih membandel menggunakan barang-barang subsidi tersebut di lapangan.

"Kami telah memproses temuan pelanggaran berat atau disiplin berat, ini adalah ASN dan PPPK, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan," ucapnya.

Sanksi tegas berupa surat peringatan hingga penutupan tempat usaha akan langsung diberikan kepada pengelola dapur yang terbukti mengabaikan instruksi tersebut.

"Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi ringan," kata dia.

"Dapur yang di-suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu misalnya, dulu kan di-suspend tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah suspend, tutup, enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," katanya saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

"Jadi dapur di suspend terkait higienis., keracunan, kualitas tidak memenuhi standar dan tidak baik," ujarnya.

"Jadi intinya semua menunya tersaji dengan baik, dimakan dengan baik, dan perputaran ekonomi jalan. Jadi kita ingin everybody happy lah. Kita pastikan, usahakan (penerima manfaat dari dapur yang ditutup) bisa dicover," imbuhnya.

"Misalnya awak media menemukan, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan Minyakita, itu nanti kita akan beri surat, akan kita beri teguran surat peringatan. Kalau memang ngeyel, bandel ya kita tutup dapurnya. Tidak boleh memakai barang subsidi," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

"Harus membeli telur di harga acuan pemerintah itu supaya memastikan stabilisasi harga peternak tidak dirugikan," ujarnya.

"Namanya flooring price, supaya memastikan peternak, petani itu kemudian tidak dirugikan," jelas Sudaryono.

"Kami mencoba untuk bersih-bersih yang melanggar kami berikan sanksi dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

"Kami telah memproses ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi. Dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan," bebernya.

"Untuk hukuman ASN dan PPPK itu adalah ada yang ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi ngentit-ngentit (bahasa jawa:ambil-ambil dikit) duit. Jangan dipikir ngentit duit sedikit itu kemudian (kami) enggak tahu," tegas Sudaryono.