Bahlil Bentuk Tim Pengadaan Batu Bara untuk Amankan Pasokan PLN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus pengadaan batu bara guna menjamin keandalan pasokan listrik nasional pada Rabu (17/6/2026) di Jakarta. Langkah strategis ini diambil setelah pemerintah mengidentifikasi adanya kekurangan kontrak pasokan sebesar 20 juta ton untuk memenuhi kebutuhan tahunan PT PLN (Persero).

Kementerian ESDM mencatat total kebutuhan batu bara domestik untuk operasional pembangkit listrik mencapai 154 juta ton per tahun. Kendati pemerintah telah mengalokasikan kewajiban pasar domestik (DMO) dari perusahaan tambang sebesar 190 juta ton, volume yang terealisasi dalam kontrak baru menyentuh angka sekitar 132 juta hingga 134 juta ton.

Pembentukan tim pengawas ini melibatkan lintas instansi, mulai dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain penguatan di sektor hulu energi primer, PLN di tingkat unit daerah seperti wilayah Jawa Tengah juga terus melakukan pemeliharaan jaringan guna meningkatkan kualitas layanan jangka panjang.

Penguatan sistem kelistrikan di tingkat hilir tersebut sempat memicu penghentian sementara aliran listrik secara terbatas di beberapa titik, seperti Kota Semarang, Salatiga, dan Kendal. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah Prayudha Fasya Perdana mengonfirmasi bahwa langkah pembebanan merata sedang berjalan untuk memastikan keandalan sistem.

"Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya PLN untuk memastikan pasokan listrik andal bagi masyarakat," kata Manajer Komunikasi PLN UID Jawa Tengah Prayudha Fasya Perdana.

Proses pemeliharaan berkala ini membuat PLN harus menghentikan sementara pasokan daya secara terjadwal di beberapa kawasan pemukiman serta area komersial. Pihak manajemen berjanji akan mempercepat proses normalisasi jaringan demi menyambut berbagai agenda besar mendatang.

"PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamannya. Saat ini memang sedang dilakukan penguatan sistem kelistrikan. Karena itu, kami perlu melakukan pembebanan secara merata sehingga ada beberapa lokasi yang sementara waktu dihentikan aliran listriknya," ujar Prayudha.

Pihak PLN belum dapat memastikan tanggal pasti selesainya seluruh rangkaian pemeliharaan sistem kelistrikan di wilayah Jawa Tengah. Namun, koordinasi intensif terus dilakukan agar seluruh infrastruktur distribusi kembali berfungsi optimal dalam waktu dekat.

"Kami usahakan segera selesai karena ke depan ada banyak event besar, termasuk Piala Dunia. Perkembangan proses pemulihan akan terus kami informasikan melalui kanal komunikasi resmi perusahaan," tandasnya.

Di sektor hulu, kendala pasokan dipicu oleh menipisnya ketersediaan batu bara berkalori medium yang menjadi standar utama operasional pembangkit PLN. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa dirinya telah menggelar evaluasi mendalam bersama jajaran direksi korporasi setrum negara tersebut.

"Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujarnya dikutip, Rabu (17/6/2026).

Rapat intensif yang berlangsung selama 5,5 jam bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjadi dasar penyesuaian volume DMO. Pemerintah menegaskan pengawasan ketat mutlak diterapkan agar akurasi data pasokan energi primer tidak lagi memicu perdebatan regulasi.

"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo (Darmawan) dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multiinterpretasi. Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium," ujarnya.

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung untuk memperketat tata kelola logistik energi nasional melalui tim gabungan yang melibatkan BPKP. Kebijakan ini diharapkan mampu mengeliminasi praktik manipulasi pelaporan kuota pasokan tambang ke pembangkit domestik.

"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," ujarnya.

"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi 12 DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (17/6/2026).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh atas pasokan batubara ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan menteri. Pemerintah saat ini fokus memproses penyesuaian regulasi agar sisa defisit 20 juta ton tersebut dapat segera tertutupi oleh para pemegang izin usaha pertambangan.

"Jadi kita Pak Menteri kan sudah sampaikan sudah dilakukan evaluasi untuk seluruh kebutuhan PLN. Dan itu dipenuhi," kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kementerian ESDM optimistis target produksi batu bara nasional tahun 2026 akan melampaui angka 600 juta ton. Pemerintah memastikan kebijakan alokasi domestik akan tetap menjadi prioritas utama sebelum membuka keran ekspor komoditas tersebut.

"Ya pasti. Ya menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri. Itu kan ada DMO yang ditetapkan," tandasnya.