BGN Usulkan Anggaran Rp232,5 Triliun untuk Program MBG 2027 di DPR

Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan anggaran sebesar Rp232,5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Kepala BGN Sudaryono, total anggaran BGN untuk 2027 berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA) Menteri Keuangan dan Menteri PPN ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun.

Sudaryono menjelaskan, anggaran tersebut dibagi menjadi dua program utama, yaitu pemenuhan gizi nasional sebesar Rp232,876 triliun atau 96,25 persen dari total anggaran, dan dukungan manajemen sebesar Rp7,3 triliun atau 3,05 persen.

Dari alokasi pemenuhan gizi nasional, hampir seluruhnya, yakni Rp232,503 triliun atau 99,84 persen, dialokasikan khusus untuk program MBG. Sisanya sebesar Rp373,3 miliar digunakan untuk kegiatan teknis non-MBG.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan, "Pada tanggal 9 Agustus 2026 menjadi Rp240 T atau lebih tepatnya Rp240.201.499.678.000," saat menjelaskan dasar pagu anggaran BGN.

Lebih lanjut, Sudaryono memaparkan rincian anggaran BGN 2027 yang juga mencakup fungsi pendidikan dengan alokasi Rp198,96 triliun, fungsi kesehatan Rp33,54 triliun, dan fungsi pelayanan umum Rp7,69 triliun yang digunakan untuk kegiatan teknis MBG dan dukungan manajemen.

"Dan tiga, fungsi pelayanan umum sebesar Rp7,69 triliun atau 3,25 persen untuk kegiatan-kegiatan teknis MBG dan dukungan manajemen," ujar Sudaryono dalam rapat.

Selain itu, Sudaryono menambahkan, sebagian besar anggaran BGN tahun 2027 dialokasikan untuk belanja barang sebesar Rp233,12 triliun atau 97,08 persen, sementara belanja pegawai mendapat alokasi Rp7,03 triliun atau 2,92 persen.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Chaniago meminta transparansi harga per porsi MBG agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Ia menegaskan perlunya BGN mengungkapkan harga tersebut demi mencegah kerugian bagi negara dan rakyat.

Irma menyatakan, "Saya minta kepada BGN untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan hari ini, tolong apa yang saya sampaikan dilakukan agar tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat, dan mampu mendorong pemerintah siapkan fiskal cukup bagi keberlangsungan makan bergizi gratis ini."

Ia juga menambahkan, "Makan bergizi itu bukan makan kenyang tapi makan bergizi, dan itu harus tersampaikan ke masyarakat bahwa harganya berapa, ya, harganya berapa, karena sampai hari ini banyak sekali orang yang bilang harganya Rp15 ribu, tapi yang terdistribusi hanya senilai Rp6.000, misalnya seperti itu."

Irma menegaskan pentingnya transparansi tersebut, "Ini kan harus tersampaikan ke publik, itu yang harus disampaikan BGN ke publik biar jangan terjadi confused informasi di tengah-tengah masyarakat."