Zulkifli Hasan Ungkap Biaya Produksi Beras RI Lebih Mahal dari Thailand

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan biaya produksi beras di Indonesia mencapai Rp12.000 per kilogram, tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Vietnam yang hanya Rp3.800 per kilogram, dilansir dari Detik Finance pada Sabtu (5/9/2026).

Tingginya ongkos produksi di tingkat petani lokal dipicu oleh rendahnya tingkat produktivitas, kualitas varietas tanaman yang belum unggul, serta pengelolaan manajemen pertanian yang belum maksimal akibat kurangnya pelatihan.

Kondisi efisiensi produksi yang timpang ini berpotensi memicu ketimpangan ekonomi, mengingat tingkat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia masih berada di bawah warga Thailand.

"Lampung untuk mendapat 1 kilo beras, petani kita ongkosnya Rp 12.000. Karena kita tergantung kepada impor, nggak terlatih. Produktivitasnya rendah, varietasnya tidak unggul, manajemennya buruk, karena nggak terlatih," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Disparity biaya produksi yang tajam tersebut menjadi sorotan tajam Menko Pangan saat meninjau efisiensi pertanian di negara-negara tetangga.

"Thailand, Vietnam untuk dapat 1 kilo beras, ongkosnya itu Rp 3.800. Jauh sekali. Jadi produktivitas kita sepertiga.

Dia Rp 3.800, kita Rp 12.000. Kita termasuk bangsa yang kurang tanggung jawab dong," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Kemampuan daya beli masyarakat juga disandingkan dengan pendapatan rata-rata warga di kedua negara.

"Indonesia income per kapitanya tidak sampai Rp 5.000. Thailand income per kapitanya hampir Rp 8.000. Berarti Thailand lebih kaya dari orang Indonesia, tapi dia membayar untuk makan lebih murah. Lebih murah, sehingga dia bisa nabung," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Dampak domino dari tingginya beban pengeluaran bahan pokok ini dinilai menghambat peningkatan kualitas hidup keluarga petani.

"Dia bisa sekolahkan anaknya lebih bagus, dia bisa mencukupi gizi putra-putrinya, karena penghasil lebih tinggi untuk hidup lebih murah. Kita, penghasil kita lebih kecil, membayar lebih mahal untuk makan. Maka kita miskin, bisa kurang gizi, bisa kurang sarana-sarana. Akhirnya kita kalah bersaing," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Di samping persoalan efisiensi, Zulkifli menekankan pentingnya menghentikan ketergantungan impor beras guna melindungi kesejahteraan para petani domestik.

"Saya ambil contoh tahun 2024 kita impor beras hampir setengah juta (ton). Kalau kita impor beras, beras ini kita impor, artinya petani Indonesia itu sengsara. Tidak dapat manfaatnya.

Jadi tidak sederhana. Yang dapat manfaatnya itu petani dari Thailand, petani dari Vietnam, petani dari India," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Ancaman kemiskinan struktural membayangi sektor pertanian jika masalah produktivitas ini tidak segera ditangani secara menyeluruh.

"Terus kalau petani kita tidak makmur, lama-lama-lama produktivitasnya rendah. Kalau produktivitasnya rendah, maka akan melahirkan kemiskinan yang masif. Lama-lama petani Lampung ini tidak punya sawah lagi, karena miskin. sawahnya dijual atau digadai, dia berubah menjadi buruh tani.

Itu dampaknya itu soal makan. Kemudian apa lagi, kita tidak menjadi negara yang kompetitif," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Meski demikian, peningkatan nilai tukar petani pada tahun 2025 menjadi indikator positif perbaikan kesejahteraan petani tanpa bergantung pada kebijakan impor.

"Alhamdulillah 2025 kita nggak impor beras lagi. Boleh tepuk tangan ini untuk Indonesia. Apa yang terjadi?

Petani kita lebih mamur, nilai tukarnya dari 116 jadi 127. 127 nilai tukarnya, lebih makmur. Bisa sekolahkan anaknya, bisa angsur motor. Alhamdulillah," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.