BKN Catat 1.147 PPPK Paruh Waktu Naik Status Penuh Waktu

Badan Kepegawaian Negara mencatat sebanyak 1.147 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu resmi beralih status menjadi PPPK penuh waktu pada Semester I Tahun 2026. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menyampaikan data tersebut di Jakarta pada Kamis (13/8/2026) guna meluruskan kabar gelombang pengunduran diri aparatur sipil negara.

Data BKN menunjukkan bahwa dari total 2.722 pegawai yang terdata mengunduran diri, sebanyak 1.147 orang di antaranya sebenarnya hanya berpindah status kepegawaian. BKN menegaskan para pegawai tersebut tetap berstatus sebagai ASN sehingga tidak masuk dalam kategori keluar dari kepegawaian negara.

Proses perpindahan status tersebut mengharuskan para pegawai melakukan pengunduran diri dari instansi lama sebelum bertugas di lokasi baru. Selain itu, BKN mencatat 962 PNS masuk dalam kategori pensiun dini yang merupakan proses administrasi penterbitan surat keputusan pensiun wajar karena masa pengabdian telah mencukupi.

"Secara ketentuan, 1.147 yang masuk dalam peralihan status dari PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu ini, wajib melalui proses pengunduran diri terlebih dahulu di instansi lama, sebelum akhirnya bertugas di instansi baru, tetapi tetap statusnya kepegawaiannya adalah ASN," kata Prof Zudan.

BKN belum merinci daftar instansi baru yang menjadi lokasi penempatan para pegawai tersebut. Sementara itu, 1.575 orang lainnya dari total data pengunduran diri BKN dipastikan tetap berstatus ASN di tempat tugas yang baru.

"Sebanyak 1.147 dari total 2.722 orang tetap berstatus ASN karena hanya pindah dari status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu di instansi baru," ungkap Prof. Zudan.

Di sisi lain, rencana pengalihan pengelolaan guru ASN daerah menjadi ASN pemerintah pusat mulai dibahas pemerintah. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menilai wacana alih status guru PNS dan PPPK menjadi pegawai pusat berpotensi memperkuat ruang fiskal daerah. Berdasarkan kalkulasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Temanggung, pengalihan pembiayaan gaji guru PPPK penuh waktu dan paruh waktu dapat menghemat APBD hingga Rp150,5 miliar per tahun.

"Kami menyambut baik kalau itu memang menjadi opsi yang bisa meringankan komitmen daerah, tetapi lokus pekerjaannya tetap harus di Temanggung, karena kami tetap membutuhkan tenaga pendidik untuk menjalankan pelayanan pendidikan," ujar Sekda Pemkab Temanggung Tri Winarno pada Kamis (13/8/2026).

Tri menekankan bahwa hitungan potensi penghematan anggaran tersebut masih berbentuk simulasi. Pemkab Temanggung berharap para guru ASN tetap ditugaskan di wilayah setempat meski statusnya dialihkan ke pemerintah pusat.

"Ini tentu masih dengan asumsi dan hitungan yang ada, tetapi kalau benar menjadi ASN pusat, beban daerah bisa berkurang dan ruang fiskal kita menjadi lebih kuat," ucap Tri Winarno.

Menjelang peringatan kemerdekaan, tuntutan terkait kesejahteraan PPPK juga disuarakan oleh Aliansi Merah Putih. Kelompok tersebut mendesak pemerintah meningkatkan kesejahteraan PPPK paruh waktu yang dinilai masih menerima upah di bawah standar minimum. Terdapat tiga tuntutan utama yang diusung, yakni pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kepastian jaminan hari tua dan pensiun, serta kejelasan jenjang karier.

"Menjelang 17 Agustus 2026. kemerdekaan bukan sekadar mengibarkan bendera atau seruan merdeka," kata Ketum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah pada Kamis (12/8/2026).

Fadlun menyebut peningkatan status dan jaminan kerja merupakan bentuk keadilan bagi para pelayan masyarakat. Pihaknya mendorong pemerintah memberikan kepastian hak karier serta pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai PPPK.

"Mari tagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk memerdekakan semua elemen masyarakat di Indonesia," ujar Fadlun.

Aliansi Merah Putih menilai beban kerja PPPK paruh waktu setara dengan PNS dan PPPK penuh waktu sehingga layak mendapatkan penyesuaian gaji. Permasalahan batas usia pensiun dan pengembangan karier juga menjadi poin kritis yang terus didorong kepada pemerintah pusat.

"Negara harus memberikan keadilan kesejahteraan untuk semua rakyat Indonesia dan para pelayan masyarakat di Indonesia ini," tutur Fadlun Abdillah.