Dinsos Surabaya Verifikasi 3.283 Keluhan Desil dan Mensos Tegaskan Data Bansos Dinamis

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) menindaklanjuti sekitar 3.283 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan melakukan verifikasi lapangan hingga awal September 2026.

Keluhan tersebut diterima lewat berbagai kanal seperti Dinsos, kelurahan, kecamatan, dan hotline Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Masyarakat juga bisa mengajukan pembaruan data secara mandiri melalui situs resmi DTSEN.

Kepala Dinsos Surabaya Antiek Sugiharti menjelaskan bahwa setiap laporan keluhan diperiksa dengan survei langsung ke lapangan bersama pihak kelurahan untuk memastikan kondisi sosial ekonomi warga sesuai data.

"Kami menerima melalui beberapa kanal. Baik langsung kepada kami, ada yang melalui kelurahan, kecamatan, ada juga yang melalui hotline Bapak Wali Kota Eri Cahyadi," ujar Antiek pada Jumat (4/9/2026).

Setelah verifikasi, Dinsos mengusulkan pembaruan data ke pemerintah pusat jika ditemukan ketidaksesuaian antara data desil dan kondisi riil warga. Namun, Dinsos tidak memiliki kewenangan mengubah data tersebut secara langsung.

"Sampai dengan saat ini (September), kami menerima sekitar 3.283. Nah, keluhan ini kemudian dari hasil outreach kami usulkan untuk pemutakhiran ke pusat," kata Antiek.

"Jadi Dinsos itu hanya sifatnya mengusulkan perubahan. Jadi kami tidak bisa mengubah desil," tambahnya.

Data desil yang digunakan berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan mencakup masyarakat pada desil 1 sampai 5. Data ini menjadi dasar penyaluran bantuan sosial, khususnya untuk penerima bantuan dari Kemensos di desil 1 sampai 4 dan penerima BPJS PBI di desil 1 sampai 5.

Antiek juga menyebutkan bahwa Dinsos Surabaya memadankan data desil dengan data kemiskinan milik Pemkot untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.

"Kami di pemerintah kota juga memiliki data kemiskinan. Data kemiskinan yang juga melalui beberapa indikator, data miskin dan pra-mis. Nah, kami masih sering menggunakan itu sebagai pemandu memadankan," ujar Antiek.

Selain itu, Dinsos melakukan pengecekan langsung berdasarkan nama dan alamat untuk memastikan status kesejahteraan warga, termasuk mengusulkan penghapusan atau penambahan warga dari kategori desil 1 sampai 5 sesuai hasil verifikasi.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa perubahan peringkat kesejahteraan atau desil dalam DTSEN tidak otomatis menyebabkan penerima bantuan sosial dicoret.

"Ini adalah pemeringkatan relatif karena setiap hari data ini dinamis sekali. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas," ujar Gus Ipul pada Sabtu (5/9/2026).

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan dengan berbagai sumber data pemerintah dan masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai saluran seperti SIKS-NG, call center, WhatsApp Lapor Bansos, dan platform Perlindungan Sosial (Perlinsos).

"Jika sekarang ditemukan desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya dicoret karena masih ada masa sanggah, masa pemutakhiran untuk kemudian akan disalurkan pada tiga bulan berikutnya," tegas Gus Ipul.

Proses penetapan penerima bantuan sosial dilakukan secara berkala setiap tiga bulan berdasarkan hasil pemutakhiran data oleh BPS dengan validasi ketat menggunakan lebih dari 40 variabel dan melibatkan petugas survei terlatih.

"Pemerintah terbuka sesuai arahan dari Bapak Presiden. Kita ingin data ini memang makin akurat dan untuk keperluan itu membuka partisipasi masyarakat," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mendorong masyarakat aktif menyampaikan koreksi data agar bantuan sosial dapat tepat sasaran, baik dengan melaporkan penerima yang tidak berhak maupun mengusulkan keluarga yang layak namun belum menerima bantuan.

Digitalisasi perlindungan sosial melalui platform Perlinsos juga sedang dikembangkan untuk mempermudah pengusulan bantuan secara transparan dan terhubung dengan berbagai data pemerintah.

"Yang baru dari digitalisasi bansos ini adalah nantinya masyarakat bisa langsung usul tetapi yang menjawab yaitu mesin, yang menjawab adalah aplikasi yang sudah disiapkan," jelas Gus Ipul.

Saat ini, sistem digital tersebut sedang diuji coba di Banyuwangi dan diperluas ke 42 kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya peningkatan akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial.