Disdukcapil Kabupaten Serang Hentikan Pencetakan Fisik e-KTP Akibat Efisiensi Anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang menghentikan sementara layanan pencetakan fisik Kartu Tanda Penduduk Elektronik akibat kehabisan stok kartrid dan tinta cetak karena efisiensi anggaran pada Kamis, 2 Juli 2026.

Pemerintah Kabupaten Serang mencari solusi cepat mengingat permohonan cetak kartu identitas fisik di wilayah tersebut mencapai 500 hingga 550 orang per hari dari seluruh unit pelaksana teknis.

Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana menjelaskan bahwa pemerintah daerah membuka peluang untuk mengalihkan anggaran sisa Belanja Tidak Terduga guna mengatasi kelangkaan material cetak tersebut.

"Masyarakat itu kalau tidak megang KTP fisiknya itu dianggap belum punya KTP, tapi saat ini untuk cartridgenya sedang habis jadi tidak bisa cetak fisiknya. Sehingga kita akan coba menganggarkan lagi, kalau pergeseran anggaran itu tidak bisa ada kemungkinan kita gunakan dana BTT," kata Zaldi Dhuhana.

Penggunaan dana darurat ini dinilai menjadi langkah terakhir karena jika harus menunggu mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan akan memakan waktu terlalu lama bagi pelayanan publik.

"Sebetulnya sudah dialokasikan sebesar Rp1,5 miliyar, namun karena adanya efisiensi anggaran jadi hanya Rp500 juta, ternyata tidak cukup sebab permintaan masyarakat cetak fisik e-KTP terlalu banyak. OPD terkait mengajukan kebutuhannya itu berapa, lalu kita sampaikan ke ibu bupati untuk bisa disetujui," ujar Zaldi Dhuhana.

Pemerintah daerah memastikan pengalokasian dana BTT untuk kebutuhan mendesak masyarakat ini tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Kita lihat nanti kebutuhannya seperti apa, kalau ada anggaran lain yang bisa digeser maka kita tidak gunakan dana BTT, kalau tidak ada maka kita gunakan dana BTT," ucap Zaldi Dhuhana.

Saat ini sisa dana cadangan BTT Kabupaten Serang masih tersisa sekitar Rp10 miliar setelah sebelumnya terpakai sebagian untuk penanganan bencana hidrometeorologi.

"Dana BTT tidak hanya digunakan untuk bencana namun keadaan mendesak juga bisa digunakan, jadi tidak menyalahi aturan. Sisa dana BTT kita kurang lebih ada Rp10 miIiar kurang, Insyaallah kita akan gunakan untuk pengadaan cartridge cetak e-KTP," tutur Zaldi Dhuhana.

Langkah alternatif lain juga disiapkan berupa pemetaan dan koordinasi lanjutan bersama kepala daerah untuk persetujuan anggaran.

"Peluang pertama ada pergeseran anggaran, namun sepertinya tidak bisa. Kedua ada anggaran BTT, jadi itu bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak, seandainya itu permintaan membludak," ujar Zaldi Dhuhana.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Serang Warnerry Poetri menyatakan bahwa tanda-tanda menipisnya stok komponen cetak ini sudah mulai terlihat sejak pertengahan bulan Juni 2026.

"Kebutuhan cartridge setiap tahun seharusnya di angka Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar, karena ada beberapa partisi yang harus ada, mulai dari cleaning kit, cartridge, film dan untuk cetak KIA juga. Namun kami hanya mendapatkan anggaran Rp500 juta, tentunya sangat kurang," kata Warnerry Poetri.

Selama kekosongan pasokan kartrid fisik ini, Disdukcapil mengarahkan masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital atau mencetak dokumen biodata warga negara Indonesia.

"Ini terbukti sesuai prediksi saya, bahwa anggaran Rp500 juta tidak cukup, kami memang sudah menghitung kebutuhannya dari tahun sebelumnya, ini dari semua UPT, dinas, dan MPP. Memang lumayan banyak karena setiap UPT pengajuannya banyak, harga cartridge itu mahal lho jangan salah itu tidak murah," ucap Warnerry Poetri.

Kedua instrumen digital dan biodata tersebut ditegaskan memiliki kekuatan hukum dan fungsi yang sama dengan kartu identitas fisik untuk keperluan berbagai instansi pelayanan publik.

"Sejak pertengahan bulan Juni stoknya menipis. Faktornya karena efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada tersedianya alat kartrid ini," kata Warnerry Poetri.

Disdukcapil Kabupaten Serang kini fokus mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan alternatif sembari menunggu kepastian pengadaan logistik baru dari pimpinan daerah.

"Dua instrumen tersebut memang kedudukkannya sama dengan KTP-EL fisik, bisa digunakan untuk dasar pelayanan publik. Bisa dimanfaatkan dan tidak ada masalah," ujarnya.

Selain fokus menyelesaikan hambatan logistik kartu identitas, Disdukcapil Kabupaten Serang meluncurkan program Adi Kemas atau Adminduk Jadi Kerjasama dengan Sekolah untuk mendekatkan pelayanan kepada para siswa.

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Serang Hani Finola menyebutkan program ini melibatkan operator sekolah yang diberikan akun petugas khusus untuk menyelesaikan hambatan administrasi siswa.

"Lahirnya inovasi Adi Kemas dilatarbelakangi lantaran banyaknya persoalan-persoalan yang muncul di sekolah. Mulai dari adanya data residu, lalu anak belum memiliki KK terbaru, sehingga harus diurus dulu. Karena kalau tidak diurus akan terkendala pada saat ujian atau data Dapodiknya tidak sinkron," kata Hani Finola.

Program kemitraan ini tercatat sudah merangkul sebanyak 21 SD/MI serta 11 SMP/MTs di wilayah Kabupaten Serang dan jumlahnya diproyeksikan terus bertambah.

"Jadi seperti desa, operator sekolah akan dibuatkan akun khusus. Jadi pengajuannya sebagai tim Serba Digi. Diberikan akun petugas," ujarnya.

Masalah kependudukan sekolah yang sering ditangani meliputi data residu, dokumen tidak valid, dan ketidaksesuaian penulisan nama anak pada akta kelahiran.

"Ada juga residu data, jadi ada data yang bermasalah di sekolah-sekolah. Sehingga ke depan nantinya operator sekolah bisa mengajukan untuk penyelesaian persoalan itu," ujarnya.

Kerjasama terbaru yang dilakukan adalah bergabungnya salah satu sekolah dasar dari wilayah Kecamatan Carenang dalam program inovasi tersebut.

"Sampai saat ini jumlahnya terus bertambah, tadi juga ada satu SD dari Carenang yang datang sehingga kita lakukan kerjasama," pungkas Hani Finola.

Kondisi Kependudukan di Wilayah Lain

Kelangkaan material cetak kartu identitas ini juga terjadi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, di mana pihak dinas menghentikan operasional cetak e-KTP per Selasa, 23 Juni 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil Sikka Fitrinita Kristiani mengonfirmasi bahwa ketiadaan stok komponen pelindung film dan pita cetak menjadi penyebab utama berhentinya pelayanan fisik.

"Untuk pencetakan E-KTP tidak dilayani karena stok ribbon dan film habis," ujar Fitrinita Kristiani.

Penyediaan logistik cetak di wilayah Sikka baru dapat dianggarkan kembali setelah pembahasan perubahan anggaran daerah selesai diproses.

"Pelayanan pencetakan E-KTP akan dilakukan setelah penetapan perubahan anggaran," katanya.

Pihak dinas menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Sikka dan mendorong pemanfaatan platform digital kependudukan sementara waktu.

"Kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan segera memberikan pelayanan pencetakan E-KTP setelah stok ribbon dan film sudah terpenuhi," ujarnya.

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di Kota Bandung di mana pasokan blangko dari pemerintah pusat berjalan lancar dengan kiriman hingga 10.000 keping per minggu.

Sekretaris Disdukcapil Kota Bandung Syukur Sabar mengungkapkan kendala utama di wilayahnya justru bersumber dari minimnya jumlah operator mesin cetak di tingkat kecamatan akibat banyaknya pegawai pensiun.

Idealnya setiap kecamatan didukung oleh dua orang operator khusus untuk memisahkan tugas pemrosesan input data dan pencetakan fisik kartu identitas.

Keterbatasan personel ini kerap memicu keterlambatan penyelesaian dokumen, terutama saat periode pendaftaran sekolah baru atau pembagian bantuan sosial masyarakat.

Disdukcapil Kota Bandung juga mengimbau warga agar mengurus dokumen secara mandiri demi menghindari praktik percaloan yang mematok tarif hingga jutaan rupiah.

Sama seperti wilayah lain, percepatan transisi menuju Identitas Kependudukan Digital terus digenjot di Bandung meski integrasi dengan institusi perbankan masih membutuhkan waktu adjustment.