DPR dan Pemerintah Sepakati PPPK Guru Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi penetapan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai tahun 2027 dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Keputusan tersebut diambil untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi ratusan ribu tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Selain penataan status paruh waktu, kesepakatan ini juga membuka peluang bagi guru berstatus PPPK untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang direncanakan mulai awal 2027.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa rangkaian rapat koordinasi digelar sebagai langkah pengawasan merespons banyaknya aspirasi tenaga pendidik yang masuk ke parlemen.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK, dan keinginan dari PPPK menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen," kata Dasco usai rapat.

Ia menambahkan bahwa pembahasan bersama jajaran kementerian teknis kini telah memasuki tahap akhir untuk memperjelas arah kebijakan kepegawaian tersebut.

"Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," kata Dasco.

Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), jumlah PPPK guru saat ini tercatat sebanyak 955.245 orang. Sementara itu, tenaga guru yang masih berstatus PPPK paruh waktu mencapai 231.246 orang di tengah proyeksi kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalihkan status para tenaga pendidik tersebut secara bertahap.

"Pada saat ini, PPPK itu jumlah untuk khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang, dan PPPK paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang," katanya.

Rini memastikan alokasi penyesuaian status pegawai akan direalisasikan sesuai jadwal pembahasan anggaran yang telah disimulasikan.

"Bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," tuturnya.

Menanggapi kesepakatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan perekrutan staf baru dan mematuhi tahapan penataan pegawai yang telah ditetapkan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan ada dua aspirasi utama kepala daerah yang kini telah mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat, yakni bantuan kapasitas fiskal gaji pegawai dan alih status PPPK.

"Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah, ini disampaikan kepada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN," kata Bima.

Ia menegaskan pihak Kemendagri akan mengawal pelaksanaan kebijakan ini di tingkat daerah agar tidak ada pengangkatan pegawai di luar regulasi.

"Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah terus mencari solusi cepat atas permasalahan status kepegawaian guru yang disampaikan masyarakat melalui parlemen.

"Permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR. Oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya," kata Prasetyo.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan memastikan skema pengalihan status PPPK ini tetap menjaga keberlanjutan fiskal dengan proyeksi defisit anggaran tahun 2027 terjaga di kisaran 2,4 persen.