DPR Setujui Sarjito Jadi Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral OJK

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui penunjukan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masa jabatan 2026-2031 dalam rapat internal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Persetujuan terhadap calon tunggal Anggota Dewan Komisioner tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal usai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Iya betul (menyetujui penunjukan Pak Sarjito sebagai KE BMKS OJK. Penetapannya di rapat paripurna Kamis," kata Haekal selepas rapat.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa Sarjito merupakan calon tunggal untuk posisi tersebut. Sarjito sendiri bukan sosok baru di lingkungan OJK karena pernah menjabat sebagai Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Ketua Satgas PASTI sebelum pensiun pada 2024. Ia juga berpengalaman sebagai Kepala Biro Investigasi Formal dan Kriminal Bapepam Kementerian Keuangan serta Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal OJK.

Saat memaparkan visi dan misinya di hadapan Komisi XI DPR RI, Sarjito menyoroti posisi Indonesia yang belum memiliki kontrol atas harga komoditas utama meski berstatus sebagai produsen terbesar dunia.

"Bagaimana mungkin kita sebagai produsen atau penghasil timah terbesar di dunia penghasil nikel terbesar di dunia, mohon maaf tetapi harganya tidak ditentukan oleh negara kita sendiri tetapi ditentukan di negara lain," ucap Sarjito saat penyampaian visi dan misi sebagai Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (24/8).

Sarjito menunjuk sejumlah bursa global seperti London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange, Chicago Metal Exchange, dan Singapore sebagai penentu harga komoditas. Ia menilai ketergantungan ini membuat Indonesia tidak mampu memengaruhi harga pasar.

"Ini tentu saja menjadi masalah serius kita penghasil terbesar tapi tidak pernah bisa bahkan mempengaruhi harga," ucapnya.

Selain masalah penentuan harga, Sarjito membeberkan tantangan integritas perdagangan dan kebocoran ekonomi nasional akibat praktik under invoicing serta transfer pricing yang dinilainya merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

"Yang berkaitan dengan transfer pricing, transfer pricing dari sisi perusahaan sangat bagus karena maximize the value of the group, tetapi buat negara sangat merugikan penerimaan negara, karena pajak yang diperoleh oleh negara menjadi sangat kecil.

Ia menambahkan bahwa penelusuran pihak berelasi di luar negeri kerap terhalang oleh skema kepemilikan manfaat yang terselubung.

"Dan pihak yang berelasi di luar negeri itu sangat susah untuk dilihat karena beneficial ownership-nya juga kadang-kadang seolah-olah adalah pihak ketiga. Transfer pricing ini sangat merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, dua hal yang terkait dengan under invoicing dan transfer pricing harus segera dibenahi dan dikembalikan ke posisi porsi yang seharusnya," bebernya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Sarjito mengusulkan pilar pembangunan BMKS yang mencakup trusted infrastructure, trusted market, trusted player, trusted product, trusted data, trusted regulator, dan trusted ecosystem.

"Kita tidak lagi menjadi price taker tetapi setidaknya menjadi price influencer dan in the long run tentu harus jadi price maker," jelas Sarjito.

Ia merincikan pilar infrastruktur harus mencakup sistem bursa, kliring, pergudangan, dan surveyor yang aman serta terintegrasi untuk membangun kepercayaan para pelaku industri.

"Oleh karena itu, infrastruktur pertama adalah harus aman, andal, dan terintegrasi dengan baik. Kedua, trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat ini pasarnya kayak apa?

Pasar yang transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya," beber ia.

Ia mencontohkan strategi Tiongkok dalam membangun Shanghai Futures Exchange melalui penguasaan rantai pasok dan smelter secara sistematis selama dua dekade.

"(Ketujuh) Kemudian selanjutnya adalah trusted ecosystem. Kita tahu bahwa siapa yang akan terlibat di dalam proses ini? Kalau kita belajar dari Tiongkok, sebelum membikin Shanghai Futures Exchange, Tiongkok melakukan upaya yang sangat sistematis selama dua dekade.

Tiongkok mengumpulkan semua, mengimpor mineral-mineral dari negara lain, kemudian mendorong industri nasional untuk memakainya, dan juga supply di banyak yurisdiksi dengan memakai smelter-smelter, sehingga tahu semua negara lain kekuatannya, termasuk tentu di Indonesia. Oleh karena itu, ekosistem ini yang nantinya harus saling berinterkoneksi," jelasnya.

Usai jalani uji kelayakan, Sarjito menegaskan bahwa penunjukan Direktur Utama atau Chief Executive Officer (CEO) BMKS sepenuhnya berada di bawah kewenangan OJK.

"Ya (yang memilih) OJK. Kita yang awasi," kata Sarjito kepada wartawan seusai mengikuti fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin.

Sarjito menekankan pentingnya kesiapan seluruh operasional bursa guna memastikan BMKS dapat beroperasi secara kredibel dan menciptakan pasar yang likuid.

"Semua harus oke. Orang-orang yang menangani operasinya harus oke, penilai mutunya oke, surveillance, kemudian produknya oke," ujar Sarjito.

Ia menerangkan bahwa kemunculan aktivitas arbitrage menjadi indikator utama bahwa pelaku pasar telah menaruh kepercayaan pada bursa baru tersebut.

"Arbitrage selalu akan ada. Itu berarti dia trust," kata Sarjito.

Persaingan dengan bursa lain hanya dapat dimenangkan jika BMKS menawarkan ekosistem perdagangan yang lebih adil dan efisien.

"Makanya saya bilang trusted market dulu. Market-nya yang dalam, yang liquid, sehingga orang juga mau pindah," ujar Sarjito.

Ia menegaskan komitmennya untuk menggaet para pelaku usaha agar bertransaksi di dalam negeri.

"Kalau ada yang lebih bagus pasti pindah. Untuk apa pun juga. Makanya kita bagaimana bangun itu," kata Sarjito.

Mengenai keberadaan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Sarjito menyatakan transisi pelaku pasar lama akan dievaluasi secara cermat.

"Transisi harus mulus. Dan yang sudah terjadi di tempat lain, carry over. Tapi itu dengan perbaikan-perbaikan sesuai dengan orang-orang di sini," ujar Sarjito.

Ia mengandaskan bakal menindak tegas segala bentuk pelanggaran dan broker ilegal yang merugikan masyarakat.

"Jadi saya akan sangat keras kalau ada edukasi kepada masyarakat, promosi kepada masyarakat, tapi menjebak," kata Sarjito.

Sarjito menambahkan bahwa jenis komoditas yang akan diperdagangkan masih menunggu penetapan Peraturan Presiden (Perpres).

"Ini menunggu Perpres. Menunggu Presiden, (Prabowo Subianto) dong, kalau pakai bahasa hukumnya," ujar Sarjito.

Pemerintah menargetkan BMKS beroperasi penuh pada 1 Januari 2027 sebagai bentuk langkah mandatori nasional.

"Beroperasi 1 Januari 2027. Artinya mandatori," ujar Sarjito.