DPRD Jawa Barat Dorong Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor melalui penguatan kolaborasi antara Samsat dan pemerintah kabupaten atau kota demi mengakselerasi kapasitas fiskal pembangunan wilayah.

Langkah strategis ini mencuat seiring temuan bahwa sekitar 30 persen warga di Kabupaten Bandung Barat masih menunggak pembayaran pajak kendaraan mereka, dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baru menyentuh angka 67 persen secara tepat waktu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhamad Romli menilai potensi peningkatan penerimaan tersebut sangat besar apabila terdapat kerja terpadu lintas level pemerintahan hingga aparatur RT dan RW.

"Pertama adalah bagaimana Samsat-samsat yang ada di kota/kabupaten itu harus bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan kerja bareng. Karena apa? Karena opsen itu kan hasilnya 66 persen untuk daerah. Artinya semakin tinggi orang membayar pajak, maka pemerintah daerah kota/kabupaten yang mendapatkan bagian yang banyak," kata Romli, Jumat (15/5/2026) saat dihubungi inilahkoran.id.

Romli mendorong adanya inovasi pelayanan dan pola pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui keterlibatan aparatur lingkungan untuk mengedukasi kewajiban pajak hingga level terbawah.

"Maka kemudian inovasi, kemudian kerja bareng dan sebagainya dengan pemerintah daerah ini harus memang menjadi perhatian serius dengan melibatkan misalkan aparatur sampai tingkat RT, RW. Kan begitu, mendorong masyarakat sadar pajak," ujarnya.

Komisi III DPRD Jabar memandang gerakan kolektif seluruh instrumen pemerintahan sangat dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi masif yang menguntungkan pemerintah kota dan kabupaten.

"Sekarang yang harus dilakukan adalah menggerakkan seluruh instrumen pemerintahan, dari mulai tingkat RT, tingkat RW, dan sebagainya untuk bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kewajiban membayar pajak dan itu menguntungkan pemerintah kota/kabupaten," tuturnya.

Selain itu, Romli menekankan pentingnya setiap kantor Samsat untuk memahami kultur masyarakat yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk menyikapi keberadaan kendaraan yang belum membayar pajak.

"Dioptimalkan kembali dengan menggerakkan perangkat-perangkatnya. Kedua, setiap Samsat itu harus punya inovasi. Kita akan melihat bahwa yang harus dipelajari juga kultur masyarakat. Misalkan masyarakat perkotaan dengan pedesaan. Bagaimana masih yang bodong kendaraan, karena dipakai di sawah. Seorang kepala Samsat itu harus bisa membaca itu bagaimana kultur masyarakatnya yang ada di wilayah," tandasnya.

Di Kabupaten Bandung Barat, potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2026 dipatok mencapai Rp200 miliar dengan target opsen senilai Rp185 miliar.

Kepala P3DW Kabupaten Bandung Barat, Dayli Setiaji mengungkapkan bahwa lonjakan jumlah kendaraan setiap tahun otomatis meningkatkan potensi pajak, namun tingkat kepatuhan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

"Jumlah kendaraan setiap tahun terus bertambah, sehingga potensi pajaknya juga otomatis meningkat," kata Dayli kepada republika.co.id, Kamis (14/5/2026).

Dayli menambahkan bahwa penanganan tunggakan di lapangan mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif melalui pemeriksaan langsung, bukan semata-mata untuk memberikan hukuman administrasi kepada pemilik kendaraan.

"Kendaraan makin banyak, potensi makin besar. Tapi sayangnya kepatuhan belum maksimal. Masih ada hampir sepertiga warga yang belum bayar. Ini yang sedang kita kejar bersama," ujar Dayli saat dikonfirmasi harapanrakyat.com, Jumat (15/5/2026).

Melalui operasi di lapangan, wajib pajak yang terjaring dan belum siap membayar akan diberikan pemahaman serta surat pernyataan agar segera melakukan pelunasan.

"Banyak yang lupa atau terlambat. Saat diperiksa, kalau sudah siap langsung bayar di tempat. Belum siap? Kami berikan pemahaman dan surat pernyataan agar segera melunasi. Tujuannya sadarkan masyarakat, bukan menghukum," jelasnya.

Edukasi serupa dilakukan agar tujuan utama peningkatan kesadaran pembayaran pajak tepat waktu dapat mendongkrak pendapatan daerah secara maksimal.

"Banyak yang langsung bayar pajak di tempat. Tapi ada yang belum siap membayar, maka kami berikan edukasi dan surat pernyataan agar segera melakukan pembayaran," kata Dayli kembali via republika.co.id.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Rini Sartika menegaskan bahwa opsen pajak kendaraan merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang sepenuhnya dikembalikan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

"Tujuan operasi ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi jumlah penunggak, dan mengejar target realisasi opsen PKB," ujar Rini menurut laporan republika.co.id.

Pemerintah daerah berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya membayar pajak tepat waktu agar target realisasi pendapatan daerah dapat tercapai penuh tahun ini.

"Kami harap warga makin sadar. Bayar tepat waktu berarti ambil bagian membangun Bandung Barat. Kurangi penunggak, agar target pendapatan tercapai penuh tahun ini," pungkas Rini lewat harapanrakyat.com.

Bapenda Bandung Barat menilai banyak pemilik kendaraan yang memiliki niat membayar namun terlambat karena lupa, sehingga keberadaan operasi lapangan mempermudah penyelesaian kewajiban mereka.

"Kami berharap masyarakat semakin sadar pentingnya membayar PKB dan BBNKB tepat waktu. Dengan begitu target PAD bisa tercapai," kata Rini melansir republika.co.id.

Sementara itu, kebutuhan optimalisasi anggaran dari opsen pajak kendaraan untuk sektor infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan, dan drainase juga mendesak di wilayah lain seperti Kota Cirebon.

Kepala BPKPD Kota Cirebon menyatakan bahwa pengalokasian dan penggunaan besaran anggaran dari opsen pajak kendaraan bermotor tersebut masih akan dikoordinasikan secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diberitakan oleh radarcirebon.tv.