Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Sekolah Terdampak Gempa NTT

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memprioritaskan program revitalisasi bagi penanganan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, seperti dilansir dari Detikcom pada Selasa (25/8/2026).

Pemerintah menyalurkan bantuan dana tunai senilai Rp860 juta berupa voucher untuk 61 sekolah. Selain dana, disalurkan pula 9.400 buku nonteks, 495 perlengkapan sekolah, 30 perlengkapan keluarga, 1.000 kaos, serta 1.650 paket bantuan logistik dasar.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan komitmen kementerian dalam mengawal proses pemulihan fasilitas pembelajaran pascabencana tersebut.

"Kita tetap optimis dan semangat bahwa semua musibah dan bencana ini dapat kita atasi bersama. Saat ini yang terpenting adalah kita saling bekerja sama, saling mendukung, dan bersama-sama memulihkan kondisi setelah bencana ini," tutur Mu'ti dalam keterangan resminya.

Proses pendataan kebutuhan seluruh fasilitas pendidikan terdampak saat ini masih berjalan guna memastikan ketepatan penyaluran bantuan sarana maupun prasarana.

"Kami juga memberikan bantuan prioritas untuk sekolah-sekolah yang terdampak untuk mendapatkan revitalisasi tahun 2026," ujar Mendikdasmen.

Mekanisme rehabilitasi fisik gedung sekolah akan segera direalisasikan setelah seluruh tahapan administrasi awal rampung dilaksanakan.

"Nanti setelah ada verifikasi dan validasi, akan ada perjanjian kerja sama, dan setelah semuanya clear, akan dimulai pembangunannya," lanjut Mu'ti.

Di sisi lain, bantuan pemulihan infrastruktur ini mendapatkan apresiasi dari pihak pengelola sekolah penerima manfaat di wilayah terdampak.

"Terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Menteri, yang akan membangun kembali sekolah kami. Kami berharap struktur bangunannya nanti tahan gempa sehingga murid tidak lagi trauma dan belajar dengan nyaman," ujar Kepala SDK Rowa Agustina Kabha.

Dampak bencana gempa di NTT mencatat sebanyak 116.324 siswa mengalami kendala akses pembelajaran formal. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Kemendikdasmen menerapkan skema pembelajaran jarak jauh hingga pembelajaran darurat, dengan rincian 171 satuan pendidikan menggelar pembelajaran daring dan 30 satuan pendidikan menerapkan pembelajaran tatap muka.