Kemensos Dukung Digitalisasi Bansos dengan Uji Coba di 258 Kabupaten/Kota

Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung penuh percepatan digitalisasi perlindungan sosial untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan uji coba di 258 kabupaten/kota. Target perluasan nasional dijadwalkan pada minggu ketiga Oktober 2026, kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Uji coba sebelumnya yang dilakukan di 43 kabupaten/kota mencatat lebih dari 4,3 juta keluarga pendaftar dalam waktu sekitar dua bulan. Digitalisasi ini diharapkan mengurangi kesalahan data seperti inclusion error dan exclusion error yang menyebabkan ketidaktepatan penerima bansos.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan, "Kemensos sangat mendukung implementasi rencana implementasi perlinsos digital untuk penyaluran bansos tahun 2027. Yang dibutuhkan untuk mempercepat proses distribusi melalui perlinsos ini, yang pertama adalah data."

Agus Jabo menambahkan, "Yang mestinya tidak dapat, dapat. Yang kedua adalah exclusion error, yang mestinya dapat, tidak dapat. Jadi, Kemensos bersama BPS melakukan pemutakhiran." Mereka terus memperbarui data penerima bansos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, Agus Jabo juga mengingatkan pentingnya mekanisme distribusi yang tepat. "Yang dibutuhkan pertama kali untuk implementasi perlinsos ini adalah data. Data yang kedua adalah distribusi.

Jadi, saya kira dengan kerja ramai-ramai ini mestinya bisa," ujarnya. Evaluasi uji coba menunjukkan lebih dari 70 persen masyarakat memberikan respons positif terhadap layanan Perlinsos Digital.

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, "Presiden sudah menyampaikan arahan untuk memperluas Perlinsos Digital secara nasional pada minggu ketiga Oktober. Seiring dengan perluasan Perlinsos Digital ke ratusan kabupaten/kota yang kini telah mencatat lebih dari 4,3 juta KK pendaftar, tentu masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu kita selesaikan, terutama dari sisi kesiapan sistem." Pemerintah sedang memperkuat sistem untuk mendukung target tersebut.

Luhut juga menyebutkan sekitar 50 juta masyarakat dari kategori desil 1-4 akan menerima bansos langsung melalui rekening bank. "Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya, nanti saya kira fiskal," katanya.

Pemerintah sepakat tidak lagi menggunakan skema transfer tunai dalam penyaluran bansos dan akan menggantinya dengan transaksi non-tunai untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi. "Kita sepakat tidak ada lagi nanti cash transfer. Jadi semua cashless transaction. Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi," ujar Luhut.

Penyaluran bansos melalui rekening ini akan diuji coba pada kuartal pertama 2027. Data penerima bansos masih dalam proses pemutakhiran dan perapihan pada tahun 2026 agar pelaksanaan program berjalan tertib dan efektif, tambah Luhut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan, "Sekitar 50 juta masyarakat nantinya berpotensi mengakses portal digitalisasi bansos. Pemerintah akan melakukan stress test dan load test untuk memastikan sistem mampu melayani masyarakat sekaligus menjaga keamanan data." Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah jika terdapat kesalahan data penerima bansos agar masyarakat bisa melakukan perbaikan data secara bertahap.