Mendikdasmen Larang Manipulasi Data Kerusakan Gedung Sekolah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan agar seluruh jajaran sekolah tidak memanipulasi data kerusakan bangunan demi memperoleh dana bantuan revitalisasi. Instruksi ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Daerah Revitalisasi Sekolah di Jakarta Pusat pada Jumat (4/9/2026), dilansir dari Detikcom.

Peringatan keras tersebut diutarakan seiring upaya pemerintah dalam mempersiapkan program perbaikan fasilitas pendidikan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.

"Dan tolong jangan karena mengejar anggaran yang tidak rusak kemudian dilaporkan rusak atau dirusak supaya dapat bantuan," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti.

Langkah pengetatan pengawasan ini menjadi bagian dari rencana strategis pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembenahan 100 ribu satuan pendidikan hingga 2027 mendatang.

"Tahun 2027 Pak Presiden beberapa kali menyampaikan akan mengalokasikan anggaran untuk 100.000 satuan pendidikan," kata Abdul Mu'ti.

Kementerian menetapkan skala prioritas penerima bantuan yang difokuskan pada tiga kriteria utama, yakni wilayah terdampak bencana alam, kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta bangunan dengan kriteria rusak berat.

"Kita tentu berusaha agar sekolah-sekolah yang diperbaiki adalah yang masuk dalam kategori tiga tadi: yang terdampak bencana, yang di daerah 3T, dan yang rusak berat," ujar Abdul Mu'ti.

Berdasarkan catatan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), tercatat masih terdapat 203 ribu sekolah yang mengalami kerusakan skala sedang hingga berat pada akhir 2025. Dari total angka tersebut, sebanyak 62.000 sekolah telah menyelesaikan tahapan verifikasi dan validasi data.

"Izinkan melaporkan Bapak Ibu semua, Pak Menteri, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203.000 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini Alhamdulillah sudah ter-verval (verifikasi dan validasi) 62.000," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto.

Pemerintah menargetkan pembenahan 51.000 sekolah sepanjang 2026 sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hingga saat ini, pelaksanaan program revitalisasi gedung sekolah diklaim telah memberikan dampak positif bagi 4,23 juta siswa.

"Jadi sampai akhir 2026 InsyaAllah kita sudah ada data yang siap untuk diperbaiki sesuai dengan rencana di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan yang direncanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna (BPKP)," ujar Gogot Suharwoto.

Sebagai langkah koordinasi percepatan program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan, Kemendikdasmen mengumpulkan para Kepala Dinas Pendidikan dari berbagai daerah pada 3-5 September 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.