Mendikdasmen Menyiapkan Program Revitalisasi 100 Ribu Sekolah 2027

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan kelanjutan program revitalisasi untuk 100 ribu satuan pendidikan pada 2027. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam Rapat Koordinasi Daerah Revitalisasi Sekolah di Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Tahun 2027 Pak Presiden beberapa kali menyampaikan akan mengalokasikan anggaran untuk 100.000 satuan pendidikan," kata Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Program perbaikan fasilitas fisik pada 2027 diprioritaskan bagi sekolah yang terdampak bencana alam, berada di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), serta gedung yang mengalami kerusakan. Selain itu, pemerintah memprioritaskan sekolah yang renovasinya belum rampung pada tahun ini.

"Dan prioritas kami untuk tahun 2027 masih melanjutkan tahun 2026 yaitu sekolah yang terdampak bencana alam, kemudian sekolah di daerah 3T, dan sekolah yang rusak," kata Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mekanisme pengerjaan revitalisasi tetap mengandalkan skema swakelola yang dikerjakan langsung oleh pihak sekolah dan warga setempat tanpa keterlibatan kontraktor. Skema ini diterapkan agar dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar lingkungan sekolah.

"Terkait dengan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2027, masih akan menggunakan skema yang sama, yaitu sistem swakelola yang dilaksanakan langsung oleh masing-masing satuan pendidikan," ujar Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pelaksanaan swakelola menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas manajemen anggaran dan pengalaman proyek fisik pada sejumlah kepala sekolah. Pemerintah daerah serta Dinas Pendidikan diminta aktif mendampingi agar pelaksanaan renovasi tetap berjalan sesuai prosedur tanpa mengalihkan pengerjaan ke pihak ketiga.

"Tetapi ketika ada persoalan itu, solusinya bukan kemudian dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain, tetapi justru kami mengharapkan para kepala dinas, kepala daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya," kata Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mendikdasmen membeberkan adanya gangguan dari pihak luar yang mencoba memanfaatkan celah kelemahan kepala sekolah demi kepentingan tertentu.

"Jadi jangan sampai kelemahan para kepala sekolah itu justru dalam tanda petik dijadikan alasan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku," kata Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sejumlah oknum masyarakat mendatangi pihak sekolah secara incognito untuk mengganggu ketenangan kepala sekolah dalam bekerja selama pelaksanaan program berjalan.

"Pengalaman tahun 2025 dan sekarang tahun 2026 yang masih berjalan, memang ada kelompok masyarakat tertentu yang mereka datang secara incognito atau bahkan mungkin memang sengaja melakukan usaha-usaha yang membuat para kepala sekolah tidak dapat bekerja dengan tenang, tidak dapat bekerja dengan sebaik-baiknya," kata Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kementerian mengimbau seluruh pihak sekolah menyampaikan laporan kondisi bangunan secara jujur dan tidak memalsukan tingkat kerusakan demi mendapatkan bantuan anggaran.

"Dan tolong jangan karena mengejar anggaran yang tidak rusak kemudian dilaporkan rusak atau dirusak supaya dapat bantuan," kata Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.