Menkes Budi Sadikin Jelaskan Lahirnya PPDS Berbasis Rumah Sakit

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkap latar belakang lahirnya program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit. Kebijakan ini muncul dari pengalaman krisis tenaga medis yang dihadapi saat pandemi COVID-19, terutama kekurangan dokter spesialis paru di banyak daerah.

Budi menyebut dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 173 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) belum memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar. Kondisi ini berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan di wilayah terpencil seperti Nias Utara, di mana fasilitas operasi dan tenaga spesialis sangat terbatas.

Dalam konferensi pers pada Kamis (3/9/2026), Budi menjelaskan, "Diskusi tentang hospital-based ini dimulai karena kita kekurangan dokter spesialis, itu mulainya saat COVID. Kemudian harus muter tuh melakukan penanganan pasien COVID dan imunisasi, itu kan menyerangnya paru. Waktu saya lihat, sebagian besar (rumah sakit) tidak ada spesialis parunya, dari situ saya rasakan oh ini kurang."

Ia melanjutkan, "Dalam perjalanan selanjutnya, kita mendatangi rumah sakit-rumah sakit. Saya belajar tentang RS bahwa setiap RS ada 7 spesialis dasar, dan to my surprise ada yang tidak punya 7 spesialis dasar itu, masih banyak RS tidak punya. 173 RSUD dari 514 tidak ada spesialis dasarnya."

Budi juga menggambarkan kondisi di Nias Utara, "Saya ingat di Nias Utara, ruang OK banyak laba-laba, mesin anestesi tidak pernah dipakai, cuma ada 1 spesialis anak dan dia satu-satunya di sana. Bayangkan kalau ada patah tulang saja harus di ibu kota Nias dirujuk, itu jalannya jelek sekali. Kalau misalnya mau operasi sesar harus seberang pulau, jadi spesialis langka sekali."

Untuk mengatasi masalah ini, Budi membandingkan kapasitas produksi dokter spesialis Indonesia yang hanya sekitar 2.700 per tahun, jauh di bawah negara lain seperti Korea Selatan (3.000), Inggris (12.000), dan Amerika Serikat (50.000). Selain itu, Indonesia hanya memiliki 21 sentra pendidikan spesialis berbasis perguruan tinggi, berbeda dengan Amerika Serikat yang memanfaatkan hingga 1.000 rumah sakit sebagai pusat pendidikan.

Pemerintah memutuskan mengadopsi skema PPDS berbasis rumah sakit agar peserta bisa mendapatkan pengalaman langsung sekaligus menerima bayaran selama pendidikan. Budi menjelaskan, "Gajinya nggak besar. Nggak bisa dipakai buat yang macam-macam, tapi setidaknya mudah-mudahan cukup untuk teman-teman bisa makan, bisa minum, dan bisa tinggal dengan cukup di daerahnya masing-masing."

Skema ini diharapkan mampu mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis di wilayah yang selama ini kekurangan tenaga medis khusus, terutama di daerah terpencil.

Informasi ini dilansir dari Detik Health.