Menkomdigi Minta Masyarakat Jaga Ruang Digital Saat Demo di Depan DPR

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap kondusif selama aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026, di Jakarta.

Pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat selama aksi berlangsung.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga keamanan di ruang digital.

"Kritik dan aspirasi masyarakat kami hormati dan kami persilakan, tetapi provokasi (DFK), ujaran kebencian, dan konten yang sengaja dibuat untuk menghasut atau memperkeruh keadaan tidak akan kami biarkan," ujar Meutya Hafid, seperti dilansir dari Kompas.com dan Kompas.tv.

Dari pemantauan Komdigi, ditemukan sejumlah siaran langsung terkait demo yang lebih berorientasi pada viralitas dan monetisasi melalui fitur pemberian hadiah atau gift.

Meutya mengingatkan bahwa tingginya jumlah penonton atau viralnya sebuah konten bukan jaminan kebenaran informasi.

"Dalam situasi seperti ini, satu unggahan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Karena itu, jangan sampai ruang digital justru menjadi ruang untuk memperkeruh suasana. Tahan sebelum membagikan, periksa sumbernya, periksa konteksnya, dan jangan ikut menyebarkan provokasi," ujar Meutya.

Komdigi juga mengimbau masyarakat waspada terhadap pihak yang berupaya memecah belah dan menyebarkan kebencian melalui media sosial.

"Kami ingin masyarakat tetap dapat menyampaikan suara dan aspirasinya dengan aman. Pada saat yang sama, kami memastikan ruang digital tidak digunakan untuk menghasut, menyebarkan kebencian, ataupun menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat," kata Meutya.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar juga meminta masyarakat menggunakan media sosial dengan baik dan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi selama aksi.

"Imbauan besok ya kami tentunya berharap mereka atau masyarakat yang menggunakan media sosial dapat menggunakan media sosial dengan baik, bertanggung jawab, gitu ya. Tidak melakukan ujaran kebencian ataupun memprovokasi," ujar Alexander Sabar, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Pengamanan fisik terhadap demo juga dilakukan dengan pendekatan humanis oleh aparat keamanan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung menyebutkan pengamanan dilakukan dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman tanpa menggunakan senjata api maupun senjata tajam.

"Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," kata Reynold, menurut CNN Indonesia.

Beberapa kelompok masyarakat, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), dijadwalkan menyampaikan aspirasinya dalam aksi tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi demo.

"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," ujar Puan Maharani, seperti dilansir CNN Indonesia.