Mentan Amran Ungkap Beras Fortifikasi Bermasalah Penyumbang Inflasi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa 90 persen beras fortifikasi yang diperiksa laboratorium Kementerian Pertanian bermasalah dan diduga menjadi faktor penyumbang inflasi akibat kenaikan harga beras.

Amran menjelaskan bahwa persoalan beras fortifikasi tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan stok, melainkan adanya praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan harga yang sangat tinggi, bahkan mencapai Rp56 ribu per kilogram.

"Kami cek stok beras di Bulog banyak, masalahnya adalah, sementara kita selidiki, tapi sesuai hasil lab 90 persen yang kita cek, (beras) fortifikasi melanggar," ujar Amran di Sukamandi, Subang, 2 September 2026.

Menurut Amran, disparitas harga beras fortifikasi sangat mencolok, dengan harga rata-rata sekitar Rp22 ribu per kilogram, sementara ada produk yang dijual sampai Rp56 ribu hingga Rp42 ribu per kilogram, padahal seharusnya beras biasa dijual sekitar Rp13.500 per kilogram.

"Bayangkan itu disampaikan bahwa (beras) fortifikasi ini katakanlah beras bervitamin ternyata tidak ada (vitaminnya), dan dijual harga ada Rp56 ribu ada Rp42 ribu (per kg) rata-ratanya Rp22 ribu, dia jualkan," kata Amran.

Amran menilai praktik tersebut merupakan penipuan yang merugikan konsumen dan dapat menambah inflasi. Ia memberi contoh jika satu juta ton beras dijual dengan selisih harga Rp22 ribu per kilogram, artinya ada kerugian hingga Rp22 triliun.

"Kalau itu 1 juta ton itu kan Rp22 triliun, benar enggak? 1 juta ton. Kasihan jadi ini penipuan kan. Nah, ini menambah luar biasa menambah kan, harusnya harganya Rp13.500, dia jual Rp40 ribu menurut Anda menambah inflasi enggak? Penyumbang enggak?" ujar Amran.

Lebih lanjut, Amran menegaskan bahwa praktik ini sangat merugikan rakyat karena harga beras yang dibayar jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya.

"Sangat melanggar, sangat merugikan rakyat karena mendongkrak naik harga. Bayangkan per kilo selisih Rp22 ribu, selisih Rp20 ribu, ini bukan harga keuntungan tapi penipuan. Iya kan," ujarnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras kembali menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Agustus 2026 dengan inflasi sebesar 0,42 persen dan andil 0,02 persen terhadap inflasi nasional.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan kenaikan harga beras dipengaruhi oleh penurunan potensi luas panen dan produksi beras setelah puncak panen raya serta faktor distribusi beras yang terbatas di beberapa wilayah.

"Inflasi beras ini juga dipengaruhi terutama oleh faktor distribusi beras ke pasar nya. Terutama pada beberapa wilayah di Indonesia kan ada sentra produksinya, ada juga yang non sentra produksinya," ujar Ateng di Jakarta, 1 September 2026.

Ateng menambahkan, potensi luas panen periode Agustus-Oktober 2026 diproyeksikan menurun menjadi 3,07 juta hektare, turun sekitar 0,04 juta hektare dibanding tahun sebelumnya, meskipun kondisi pasokan beras secara kumulatif masih relatif aman.

Di tingkat penggilingan, harga beras naik 1,32 persen bulanan dan 5,52 persen tahunan, dengan beras premium mengalami kenaikan lebih tinggi dibanding medium. Di tingkat grosir dan eceran, harga beras juga mengalami inflasi yang signifikan.

"Harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia," kata Ateng.