Dua Puluh Tujuh Negara Ajukan Dana Darurat ke Bank Dunia

Sebanyak 27 negara mengajukan pendanaan darurat kepada Bank Dunia demi mengatasi imbas krisis energi dan pangan global akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran yang pecah sejak Senin (25/5/2026).

Dokumen internal Bank Dunia yang dilansir Reuters menunjukkan bahwa puluhan negara tersebut kini tengah menyiapkan instrumen krisis untuk mengakses pembiayaan cepat dari program-program yang sudah berjalan.

Perang di Timur Tengah yang meletus sejak 28 Februari tersebut telah mengganggu pasar energi dunia, menghambat rantai pasok global, serta memicu lonjakan harga bahan bakar dan penurunan pendapatan minyak di sejumlah negara berkembang.

Pejabat dari Kenya dan Irak telah mengonfirmasi pengajuan bantuan finansial cepat ini, di mana tiga negara telah mendapat persetujuan instrumen baru sementara sisanya masih merampungkan proses administrasi.

Bank Dunia mencatat 27 negara tersebut merupakan bagian dari 101 negara yang memegang akses fasilitas pembiayaan darurat, termasuk 54 negara dalam skema Opsi Tanggap Cepat (Rapid Response Option).

Skema penanganan krisis ini memberikan fleksibilitas bagi negara peminjam untuk segera mengalihkan maksimal 10 persen dari sisa dana proyek yang belum ditarik demi memenuhi kebutuhan darurat dalam jangka pendek.

Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengonfirmasi ketersediaan perangkat krisis yang memungkinkan penarikan dana kontinjensi serta saldo proyek terencana dengan total estimasi dana taktis mencapai puluhan miliar dolar AS.

Pihak manajemen Bank Dunia juga menyatakan kesiapan untuk mereorientasi sebagian portofolio globalnya agar bantuan dapat ditingkatkan hingga 100 miliar dolar AS dalam jangka panjang demi menahan keruntuhan ekonomi.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan belasan negara akan mencari bantuan jangka pendek ke lembaga mereka, meski hingga kini laporan internal menunjukkan pengajuan tersebut masih sepi peminat.

Satu sumber anonim yang dikutip Reuters menyatakan bahwa negara-negara dunia saat ini cenderung bersikap waspada dan memilih memantau perkembangan situasi geopolitik terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.

"Negara-negara jelas masih berada dalam mode wait-and-see," kata salah satu sumber, perwakilan Reuters.

Direktur Global Development Policy Center di Boston University Kevin Gallagher menilai skema Bank Dunia lebih diminati karena program IMF menuntut pengetatan anggaran ketat yang berisiko memicu protes sosial.

"Program bantuan IMF umumnya menuntut syarat pengetatan anggaran (austerity measures) yang sangat ketat. Hal itu justru berisiko memicu ledakan protes dan gejolak sosial di dalam negeri, seperti yang sudah mulai terlihat di Kenya," jelas Gallagher, Direktur Global Development Policy Center di Boston University.

Berbeda dengan negara-negara tersebut, Pemerintah Indonesia secara resmi menolak tawaran pinjaman dari IMF dan Bank Dunia dalam pertemuan bilateral di Washington D.C. karena mengklaim posisi anggaran negara masih aman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketahanan fiskal Indonesia ditopang oleh cadangan kas sebesar 25 miliar dolar AS serta Saldo Anggaran Lebih senilai Rp420 triliun yang menjadi bantalan volatilitas.

"They offered that they had already prepared the money. Some said $20-$30 billion to provide assistance to countries in need," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya memastikan bahwa pendapatan dari ekspor komoditas mineral yang melimpah mampu mengamankan subsidi energi domestik sekalipun harga minyak mentah dunia melambung tinggi akibat konflik geopolitik global.

"But I said, 'Thank you for the offer. But right now the APBN (state budget) condition is still good and I don't need that debt yet,'" kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Meskipun kondisi ekonomi dinilai stabil, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah untuk tidak berpuas diri dan menyarankan diversifikasi pendanaan menggunakan likuiditas berbiaya rendah demi menopang pertumbuhan masa depan.

"The world has changed. Today's challenge is no longer whether we are stable or not, but whether we have a strong enough funding architecture to support future growth ambitions," kata Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia.

Guna menjaga daya tarik aset domestik di tengah ketidakpastian global, Bank Indonesia berkomitmen menerapkan nilai tukar fleksibel yang terukur sementara pemerintah berupaya menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen PDB.