Indonesia dan Tujuh Negara Arab Kecam Penolakan Israel atas Peta Jalan Gaza

Indonesia dan tujuh negara Arab serta mayoritas Muslim melayangkan kecaman keras atas penolakan Israel terhadap peta jalan penyelesaian konflik Jalur Gaza. Sikap bersama yang dirilis pada Selasa, 18 Agustus 2026, menegaskan bahwa penolakan tersebut menghambat upaya mewujudkan perdamaian di kawasan Palestina.

Pernyataan bersama diluncurkan oleh para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turkiye, dan Uni Emirat Arab (UEA). Sikap tegas ini menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 10 Agustus 2026 yang menolak proposal perdamaian 15 poin serta pendirian negara Palestina merdeka.

Para diplomat tinggi tersebut menegaskan bahwa peta jalan yang disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 merupakan hasil kerja panjang para mediator. Kerangka kerja tersebut mencakup pelucutan senjata, penarikan pasukan Israel, pengerahan International Stabilization Force, pengalihan kewenangan administratif kepada National Committee for the Administration of Gaza, hingga rekonstruksi wilayah.

"Sikap (Israel) tersebut merupakan bentuk penolakan langsung terhadap Comprehensive Plan, membahayakan pelaksanaannya, dan secara fundamental melemahkan upaya bersama untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Penolakan tersebut menegaskan bahwa Israel kini bertanggung jawab atas terhambatnya upaya untuk mewujudkan perdamaian di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki lainnya," bunyi pernyataan bersama para menteri luar negeri seperti dilansir dari Kementerian Luar Negeri RI.

Para menlu mendesak keterlibatan aktif Amerika Serikat untuk memastikan kepatuhan Israel terhadap komitmen internasional. Kepatuhan tersebut dinilai vital demi mencegah krisis kemanusiaan yang lebih buruk di Gaza.

"Penolakan terhadap Road Map merupakan penolakan secara tegas untuk melanjutkan pelaksanaan Comprehensive Plan dan secara langsung mengancam upaya besar yang dilakukan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza serta menciptakan kondisi bagi perdamaian yang berkelanjutan," tambah para menteri luar negeri dalam keterangannya.

Pemerintah delapan negara menekankan bahwa solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju stabilitas kawasan. Mereka menolak segala bentuk tindakan sepihak yang menutup peluang kemerdekaan Palestina.

"Perdamaian yang adil, langgeng, dan menyeluruh hanya dapat dicapai melalui penerapan solusi dua negara (two-state solution), dengan terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan," ucap para menlu dalam pernyataan bersama tersebut.

Kedelapan negara meminta Board of Peace (BoP) segera mengambil tindakan nyata untuk mengawal implementasi rencana perdamaian tersebut.

"Karena itu, setiap upaya untuk menyangkal atau menutup kemungkinan berdirinya negara Palestina secara langsung merusak prospek perdamaian, keamanan, dan stabilitas di seluruh kawasan," tegas para menteri luar negeri.

Dukungan atas langkah diplomasi ini turut disuarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW). Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 18 Agustus 2026, HNW meminta pemerintah Indonesia dan negara anggota BoP meningkatkan tekanan diplomasi terhadap Israel.

"Negara-negara anggota BoP ini juga perlu serta mendesak agar Donald Trump dan dunia internasional melakukan tekanan yang lebih efektif dan lebih kuat, dan bila perlu disertai dengan ancaman sanksi yang tegas," ujar Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI.

HNW menilai penolakan Israel merusak inisiatif perdamaian yang telah disetujui oleh faksi-faksi Palestina dan didukung komunitas internasional.

"Sikap arogan dan penolakan Israel itu selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP, sehingga sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump," kata Hidayat Nur Wahid.

Politisi tersebut berharap momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Luar Negeri RI untuk mengorkestrasi dukungan global bagi Palestina.

"Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, saatnyalah Pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina serta janjinya kepada para Pimpinan Ormas Islam, serta menjawab kritikan banyak pihak di dalam negeri, terutama para aktivis Pro Palestina, terkait sikap Indonesia yang bergabung sebagai anggota BoP," jelas Hidayat Nur Wahid.

Ia mengkritik keras ambisi teritorial Israel yang dianggap sengaja melanggengkan pendudukan di wilayah Palestina.

"Jadi, inti persoalannya adalah sikap Israel yang memang anti segala bentuk perdamaian, dan berusaha untuk terus menguasai dan menjajah Jalur Gaza dan bahkan memperluas wilayah jajahannya ke kawasan Palestina di luar Gaza seperti Tepi Barat dan Yerusalem," imbuh Hidayat Nur Wahid.

HNW mengingatkan bahwa kegagalan penegakan skema perdamaian ini dapat memicu kebuntuan politik di tingkat PBB.

"Presiden Donald Trump perlu diingatkan, bahwa 'usahanya' untuk menciptakan perdamaian itu justru dihalangi dan ditolak oleh PM Netanyahu yang konon dikenal dekat dan mendengarkan Donald Trump, tokoh yang menginisiasi pembentukan BOP, langkah politik yang disetujui menjadi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB," tutur Hidayat Nur Wahid.

Ia mendorong agar DK PBB menjatuhkan sanksi jika Israel terus membangkang dari resolusi yang ada.

"Dan karena sikap Israel yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak veto-nya untuk membela Israel," pungkas Hidayat Nur Wahid.

Di sisi lain, perkembangan di lapangan menunjukkan dinamika diplomasi antara pihak Palestina dan mediator. Jaringan media Quds News Network melaporkan bahwa delegasi Hamas yang dipimpin Ketua Biro Politik Khalil al-Hayya telah menggelar pertemuan tertutup dengan utusan khusus AS Jared Kushner dan Koordinator Eksekutif BoP Nikolay Mladenov di El Alamein, Mesir.

Sumber diplomatik Palestina mengonfirmasi bahwa Hamas menolak pembukaan kembali negosiasi atas kerangka kerja yang telah disetujui. Fokus utama kelompok tersebut saat ini adalah pemenuhan fase kedua perjanjian dan pelaksanaan komitmen yang ditengahi oleh para mediator.