Pemerintah membatasi Pertalite untuk desil 9 dan 10

Pemerintah akan membatasi Pertalite bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan desil 9 dan 10, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini diumumkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, setelah pertemuan dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Desil 9 menggambarkan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sangat tinggi relatif, sedangkan desil 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi relatif. Pembatasan tersebut dirancang untuk menekan kebocoran penyaluran subsidi BBM.

Peneliti CSIS Ardhi Wardhana menilai pembatasan berbasis kriteria desil hanya berdampak minim karena desil 9 dan 10 memakai Pertalite kurang dari 20 persen pada 2024, dilihat dari persentase alokasi secara menyeluruh.

"Kalo yang dibatasi hanya desil 9-10 ,saya yakin ya cuma kurang dari 20 persen penggunaan Pertalite yang berkurang, tapi belum tentu menyelesaikan masalah tidak tepat sasaran," kata Ardhi saat dihubungi IDN Times, Rabu (12/8/2026).

Ardhi mengatakan akar persoalan kebocoran penyaluran Pertalite sulit diatasi karena subsidi membuat harga Pertalite lebih murah dibanding BBM non-subsidi lain. Ia menyebut selisih harga mendorong konsumen memilih produk yang lebih murah saat kualitasnya mirip.

"Menurut saya belum tepat sepenuhnya karena tidak menyelesaikan akar masalah: inclusion-exclusion error dan price discrimination yang memberikan insentif kepada konsumen untuk mengambil barang yang lebih murah (bersubsidi) karena komoditasnya sama," ucap Ardhi.

Menurut Ardhi, skema subsidi sebaiknya diubah dari subsidi barang pada Solar dan Pertalite menjadi subsidi langsung (cash transfer atau bantuan langsung tunai) kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga harga mengikuti mekanisme pasar.

"Banyak mekanisme lain selain pembatasan kuota pada kelompok masyarakat tertentu. Misalnya melalui mekanisme subsidi orang melalui cash transfer ke individu yang membutuhkan, dengan disertai reformasi harga di BBM-nya. Sehingga tidak ada pembedaan antara BBM dengan kualitas yang tidak terlalu berbeda," tutur Ardhi.

Ardhi juga meminta perlindungan diperluas tidak hanya untuk kelompok rentan, tetapi termasuk masyarakat kelas menengah. Ia menyebut opsi tambahan berupa subsidi transportasi umum, bahan pokok, dan keperluan dasar.

"Perluasan bansos ke kelompok aspiring middle class dan rentan," ucap Ardhi.

Ardhi menambahkan, ada pilihan kebijakan lain seperti subsidi upah atau pengurangan pajak penghasilan, serta voucher atau insentif dalam bentuk barang untuk kelas menengah tertentu. Ia menyebut hitung-hitungan uang penghematan cukup dan mekanismenya dapat meredam dampak kenaikan harga BBM pada kelompok rentan hingga menengah.

"Di negara lain juga ada mekanisme subsidi upah atau waiver pajak penghasilan dan voucher/in-kindenergi untuk kelas menengah tertentu," kata Ardhi.

"Hitung-hitungan kami sih sebenernya uang penghematannya cukup dan mekanismenya ada banyak untuk meredam shock," kata Ardhi.