Pemerintah Gunakan Data Terpadu DTSEN Tentukan Penerima Bansos dan Pertalite

Pemerintah menggunakan pembagian kelompok kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial serta rencana pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite bagi desil 9 dan 10 pada Kamis (20/8/2026).

Pengelompokan desil masyarakat dari peringkat 1 sampai 10 tersebut disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga. Kelompok desil 1 hingga 4 menjadi prioritas penerima bantuan sosial, sementara desil 5 hingga 10 memiliki tingkat prioritas yang semakin rendah.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengonfirmasi bahwa penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN dihitung menggunakan kombinasi berbagai indikator sosial ekonomi.

"Desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis pada sepuluh kelompok kemudian dirangking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini variabelnya banyak tidak hanya pendapatan," ujar Amilia.

Proses pemeringkatan tersebut menghimpun data keterangan individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi fisik perumahan, daya listrik, hingga kepemilikan aset rumah tangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penetapan data pemeringkatan ekonomi masyarakat tersebut bersumber dari pelaksanaan sensus resmi.

"Kan kita udah ada, desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN (data tunggal sosial dan ekonomi nasional)," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan seluruh variabel penilaian kesejahteraan warga dihimpun melalui metode survei secara berkala.

"Ya itu berdasarkan survei," tambahnya.

Airlangga menjelaskan penggunaan satu data terintegrasi menjadi acuan utama pemerintah dalam mendistribusikan program bantuan.

"Jadi, tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya DTSEN, dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSEN," kata Airlangga.

Pemerintah juga memantau perubahan kondisi ekonomi masyarakat melalui survei lanjutan yang sedang berjalan.

"Terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Iya, selalu data kan sifatnya dinamis," tuturnya.

Penetapan desil ini menuai keluhan dari masyarakat yang menilai peringkat kesejahteraan mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil, seperti lansia tanpa pekerjaan di Yogyakarta yang masuk desil 6 serta keluarga berpenghasilan rendah yang tercatat pada desil 9.

Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa data DTSEN tidak bersifat permanen dan terus diperbarui secara berkala.

"Setiap tiga bulan sekali ada hasil pemutakhiran. Maka itu kita harapkan memang semuanya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data ini," ujar Gus Ipul.

Masyarakat dapat mengajukan usulan pembaruan atau sanggahan data desil secara mandiri melalui fitur Usul Sanggah di aplikasi Cek Bansos Kemensos maupun mengajukan perbaikan offline di kantor desa melalui sistem SIKS-NG.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pembagian desil efektif sebagai pemetaan awal, namun memiliki risiko kesalahan sasaran akibat dinamika ekonomi warga.

"Desil juga bersifat relatif, posisi sebuah keluarga dapat bergeser ketika distribusi kesejahteraan nasional berubah, meski penghasilannya tidak berubah besar," kata Syafruddin.

Syafruddin menyarankan agar pemeringkatan ini dikombinasikan dengan indikator pengeluaran serta verifikasi lapangan secara langsung.

"Pengeluaran atau konsumsi lebih dekat dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan aset, kondisi rumah, daya listrik, pendidikan, dan pekerjaan menangkap kesejahteraan yang lebih struktural," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis agar desil tidak dijadikan satu-satunya syarat mutlak penerimaan bantuan.

"Desil sebagai first-stage screening, lalu menambahkan kriteria program, kondisi kerentanan, dan verifikasi lapangan," kata Syafruddin.

Guna menghindari penghentian bantuan secara mendadak pada keluarga rentan, Syafruddin mendorong penyediaan mekanisme pendampingan transisi.

"Tujuannya bukan mempertahankan penerima selamanya, melainkan memastikan graduasi terjadi karena kesejahteraan benar-benar membaik," ujar Syafruddin.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi CORE Yusuf Rendy Manilet menyebut desil merupakan hasil estimasi Proxy Means Test (PMT) yang memiliki margin kesalahan 20 hingga 40 persen.

"DTSEN perlu dilihat secara proporsional. Ini memang merupakan perbaikan dibanding sistem data sebelumnya, tetapi bukan berarti hasilnya selalu tepat untuk setiap rumah tangga," kata Yusuf.

Yusuf menerangkan bahwa indikator aset dan fisik rumah berubah lebih lambat dibandingkan kondisi keuangan harian warga.

"Desil lebih tepat dipahami sebagai gambaran struktur kesejahteraan rumah tangga, bukan gambaran kondisi arus kas pada saat itu," ujarnya.

Ia juga meminta transparansi perhitungan data dari pemerintah agar penetapan skala prioritas bansos tidak merugikan masyarakat.

"Kalau satu angka digunakan untuk menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program, transparansi metodologi menjadi sangat penting," katanya.

Yusuf menambahkan, pemerintah perlu mengaitkan data desil dengan pemutakhiran kejadian khusus seperti bencana alam atau pemutusan hubungan kerja.

"Desil bersifat relatif, sedangkan kebutuhan perlindungan sosial pada dasarnya bersifat absolut," ujarnya.

Ia mengingatkan agar DTSEN difungsikan sebagai alat bantu estimasi dan bukan sebagai tolok ukur tunggal kondisi masyarakat.

"DTSEN tidak perlu dihentikan, tetapi cara menggunakannya perlu terus diperbaiki. Desil sebaiknya diperlakukan sebagai estimasi terbaik berdasarkan data yang tersedia, bukan sebagai kebenaran final," pungkas Yusuf.

Di tingkat daerah, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti melayangkan protes kepada BPS akibat lonjakan desil warga miskin di wilayahnya pasca Sensus Ekonomi 2026.

"Ini kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang (Plt Kepala BPS DIY-red). Kok bisa desil berubah padahal ekonomi warga kami masih sama. Dasarnya seperti apa dalam sensus itu?," tandasnya.

Pemda DIY mendesak BPS memaparkan indikator klasifikasi karena berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan sosial bagi 408.870 warga miskin di wilayah Yogyakarta.

"Data-data itu dari pusat, bukan kita yang menentukan. Tinggal bicaranya adalah kriteria. Dia sampai di mana? Nah, ini bagaimana mereka mengklasifikasikan itu yang juga kita harus bertanya pada BPS," ungkapnya.

Pemerintah Daerah DIY mendorong integrasi data daerah dengan pusat serta meminta masyarakat aktif melakukan verifikasi ulang data agar bantuan tepat sasaran.

"Data real harus bisa dilihat. Bukan kita mau membandingkan data, tapi menyelaraskan data. Jadi masyarakat bisa diminta untuk melakukan perbaikan, verifikasi ulang," katanya.

Guna memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan di 18 wilayah fokus, Pemda DIY meminta adanya penetapan target waktu graduasi yang terukur.

"Saya juga minta ada target. Jadi kita bicara 18 lokus kemiskinan itu, sudah ada kapan mau kita anggap dia mendeklarasikan sudah tidak lagi sebagai wilayah miskin. Itu harus ada," imbuhnya.