Pemerintah Kurangi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2026

Pemerintah mengumumkan rencana pengurangan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis setelah melakukan perhitungan ulang dan pembenahan tata kelola menyeluruh dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta pada Kamis (11/6).

Langkah evaluasi dan penataan total ini ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan ke depan guna menyisir klaster permasalahan yang ada. Untuk pagu anggaran program ini pada tahun 2026 sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa proses penataan ini ditujukan agar pemerintah dapat menghitung kebutuhan riil program secara lebih cermat bersama pihak kementerian terkait.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini, maka kami meminta waktu untuk menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Pemerintah membagi penataan ini ke dalam beberapa klaster operasional, di mana wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar akan mendapatkan prioritas utama penyaluran manfaat secara cepat.

"Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya karena memang kan sebetulnya ada klaster-klaster permasalahan. Jadi, yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini," papar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Selain itu, pemerintah mempercepat perluasan jangkauan bagi penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam kurun waktu dua minggu mendatang. Proses penataan ulang ini juga mencakup pemangkasan distribusi pada sekolah-sekolah yang dinilai tidak masuk dalam skala prioritas.

"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Berdasarkan data kementerian, penataan ulang difokuskan karena ditemukan adanya pembengkakan titik pelayanan yang berpotensi memicu pemborosan dana negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya lonjakan jumlah titik Satuan Pelayanan Program Gizi yang melebihi rencana awal pemerintah.

"Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pembengkakan tersebut juga terdeteksi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang melonjak menjadi 8.617 titik dari target awal yang hanya sebesar 2 ribu titik.

"Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Sebagai langkah awal penataan, otoritas terkait langsung menerapkan kebijakan penghentian sementara untuk pembukaan fasilitas penataan gizi yang baru di seluruh wilayah.

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menyatakan pihaknya tengah menjalankan sejumlah strategi efisiensi anggaran tanpa menurunkan kualitas gizi yang diterima masyarakat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah, dilansir dari cnnindonesia.com.