Pemerintah Luncurkan Digitalisasi Bansos pada Oktober 2026

Pemerintah menargetkan peluncuran sistem digitalisasi bantuan sosial secara nasional pada Oktober 2026 guna mengatasi persoalan penyaluran yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Kamis (10/9/2026).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen bansos yang disalurkan selama ini tidak sampai kepada penerima yang berhak.

"Selama ini banyak sekali tadi 50% (bansos) off target secara nasional, ya," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Pemerintah berupaya membenahi mekanisme distribusi bantuan melalui pemanfaatan teknologi digital agar persentase ketidaktepatan sasaran dapat ditekan secara signifikan.

"Sekarang kita perbaiki, ya kita berharap nanti ya mungkin kurang dari 10%, dan mungkin sampai mendekati 100%, kalau 100% tidak mungkin, karena dinamis sekali, ya," kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Terkait kendala akurasi desil penerima, kolaborasi antarinstansi terus ditingkatkan untuk meminimalisasi potensi masalah saat peluncuran resmi oleh Presiden.

"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

Sistem perlindungan sosial digital ini dibangun berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarlembaga, serta sistem pembayaran digital. Verifikasi data calon penerima akan mengandalkan biometrik wajah yang terhubung langsung dengan data Dukcapil.

Melalui portal resmi pemerintah, masyarakat dapat memeriksa status maupun mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK. Kelayakan penerima akan diverifikasi secara otomatis berdasarkan data kepemilikan kendaraan hingga status kepegawaian ASN, lengkap dengan mekanisme sanggah bagi warga yang belum terdaftar.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) juga diterapkan dalam ekosistem ini untuk meminimalisasi kesalahan akibat interaksi langsung antarmanusia.

"Karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi semua berbasis dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi," kata Luhut Binsar Pandjaitan.