Pemerintah Salurkan Bansos Digital untuk 50 Juta Warga Termiskin

Pemerintah menetapkan 50 juta masyarakat kelompok termiskin sebagai penerima bantuan sosial (bansos) berbasis digital yang akan ditransfer langsung ke rekening penerima di Jakarta Pusat pada Kamis (10/9/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Skema baru ini mengubah sistem subsidi nasional yang sebelumnya berbasis produk menjadi penyaluran dana langsung kepada masyarakat sasaran. Kebijakan tersebut mencakup kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga 5.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengonfirmasi arah kebijakan skema bantuan berbasis rekening bank tersebut.

"Nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah dengan begitu membawa keadilan ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Pemerintah memanfaatkan hasil efisiensi anggaran negara dari program digitalisasi untuk membiayai program bansos tersebut. Total efisiensi anggaran dari sistem digital diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun.

"Dan tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah," jelas Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Proses pembaruan dan pemetaan data penerima bantuan masih terus digarap pemerintah agar alokasi bagi kelompok desil sasaran menjadi lebih presisi.

"Saya kira desi 1 sampai sampai 5, desil 1 sampai 5," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Penyaluran bantuan ini didukung sistem perlindungan sosial digital berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta sistem pembayaran digital. Verifikasi identitas penerima memanfaatkan teknologi biometrik wajah yang terhubung langsung dengan data Dukcapil.

Melalui integrasi tersebut, masyarakat dapat memeriksa status maupun mengajukan bansos secara mandiri menggunakan NIK lewat portal resmi pemerintah. Sistem secara otomatis memverifikasi kelayakan berdasarkan data lintas instansi, termasuk status kepegawaian ASN hingga kepemilikan kendaraan.