Pemerintah Siapkan Insentif Kembangkan Industri Baterai dan Transisi Energi

Pemerintah Indonesia merancang skema insentif untuk mendorong industri kendaraan listrik berbasis baterai nikel sekaligus menjajaki peluang kerja sama energi bersih bersama Korea Selatan pada Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat manufaktur bernilai tambah tinggi di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah memprioritaskan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai nickel-manganese-cobalt (NMC) karena melimpahnya sumber daya nikel nasional.

Pengembangan baterai nikel dinilai strategis untuk kebutuhan jarak tempuh yang lebih jauh. Keberadaan industri tersebut kini dijalankan oleh Indonesia Battery Corporation (IBC) melalui Holding Grup MIND ID yang telah mengoperasikan fasilitas produksi di Karawang dengan kapasitas awal 6,9 GWh.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah merancang insentif yang menargetkan masing-masing 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik tahun ini.

Alokasi bantuan untuk sepeda motor listrik disiapkan sebesar Rp5 juta per unit, sedangkan mobil listrik mendapatkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebesar 40 persen hingga 100 persen. Pemerintah juga mengkaji pembedaan insentif berdasarkan jenis baterai antara berbasis nikel dan non-nikel.

Project Coordinator ENTREV Eko Adji Buwono mengapresiasi kebijakan insentif berbasis NMC sebagai bentuk nyata penataan hilirisasi nikel menuju manufaktur.

"Dampak yang paling nyata meliputi peningkatan nilai tambah mineral, penciptaan lapangan kerja, pengurangan impor baterai, serta berkurangnya impor bahan bakar minyak seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik," kata Eko Adji Buwono, Project Coordinator ENTREV.

Pasar otomotif nasional saat ini juga diwarnai penggunaan baterai lithium iron phosphate (LFP). Pemilik bengkel Dolland Motor Electric Abdullah menjelaskan bahwa keunggulan utama baterai LFP terletak pada faktor keamanan.

"Poin plusnya hanya faktor safety dari terbakar atau thermal runaway," kata Abdullah, Pemilik Bengkel Dolland Motor Electric.

Baterai LFP digunakan pada sejumlah produk sepeda motor listrik seperti seri N3 Next Gen, Cervo, Omo X, hingga jajaran Polytron Fox dan E-Max dengan kisaran harga mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah.

"Kita harus menyadari bahwa investasi di bidang energi nuklir merupakan keputusan yang sangat besar. Ini adalah keputusan jangka panjang," kata Uhm Taeho, Konselor sekaligus Kepala Bagian Politik di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia.

Korea Selatan menawarkan pengalaman mengoperasikan 26 pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) serta teknologi Small Modular Reactor (SMR) untuk mendukung rencana Indonesia yang telah memasukkan PLTN sebesar 500 MW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

"Saya hanya ingin menekankan bahwa jika dan ketika Indonesia memutuskan untuk menjalankan rencana pengembangan energi nuklir, saya benar-benar berpendapat bahwa Korea merupakan salah satu mitra yang ideal," kata Uhm Taeho, Konselor sekaligus Kepala Bagian Politik di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia.

Korea Selatan juga memaparkan kesiapan industrinya untuk berinvestasi pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Indonesia melalui skema transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja lokal.

"Kami tidak pernah melaporkan insiden besar dalam pengoperasian pembangkit-pembangkit tersebut. Korea memiliki sejarah yang panjang dan rekam jejak yang sangat baik dalam mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir secara aman," kata Uhm Taeho, Konselor sekaligus Kepala Bagian Politik di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi nuklir sipil merupakan hak setiap bangsa untuk tujuan damai yang sejalan dengan komitmen nonproliferasi.

"Selain itu, bersama Republik Ceko dan Uni Emirat Arab (UEA), kami memiliki reputasi dalam menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang kami bangun di luar negeri secara aman dan tepat waktu," kata Uhm Taeho, Konselor sekaligus Kepala Bagian Politik di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia.

Kementerian Luar Negeri RI menyebut pengembangan energi alternatif dilakukan guna menjaga akses pasar internasional di tengah ketatnya standar emisi karbon global.

"Jika seluruh hal tersebut digabungkan, sangat masuk akal bagi Indonesia untuk melihat Korea sebagai salah satu mitra tepercaya dalam kerja sama energi nuklir ke depan," kata Uhm Taeho, Konselor sekaligus Kepala Bagian Politik di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan posisi diplomasi Indonesia terkait energi bersih.

"Terkait energi nuklir, jika kita kembali melihat teks pernyataan bersama, sebenarnya kata 'nuklir' disebut lebih dari sekali dalam konteks yang berbeda," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah terus membuka opsi kemitraan internasional secara fleksibel di tengah perubahan geopolitik dan dinamika ekonomi global.

"Pertama, terkait energi nuklir sebagai sumber energi alternatif. Kedua, dalam konteks proliferasi senjata nuklir," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

"Sebab, terkait hal kedua, yakni nonproliferasi nuklir, yang juga ditekankan dalam dokumen kemitraan strategis, posisi Indonesia adalah bahwa meskipun Indonesia memahami pentingnya pembatasan senjata nuklir, kami tetap menekankan hak semua negara untuk memperoleh akses terhadap teknologi nuklir untuk tujuan damai," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

"Oleh karena itu, dari perspektif kami, kerja sama dengan Korea Selatan di sektor ini dapat memenuhi kedua tujuan tersebut, terutama jika dilihat dalam kerangka Special Comprehensive Strategic Partnership ini," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

"Kami belum memiliki rincian spesifik mengenai industri surya. Namun, kami mengetahui ada beberapa negara dengan perusahaan-perusahaan besar yang sangat menonjol di industri surya. Kami selalu menganjurkan agar proyek ini tidak hanya melibatkan satu negara.

Kami berharap negara seperti Korea juga dilibatkan. Kami memiliki industri surya yang sangat baik," kata Uhm Taeho, Konselor sekaligus Kepala Bagian Politik di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia.

"Jika perusahaan surya kami mendapat kesempatan untuk berinvestasi di sini, di Indonesia, bentuknya adalah kami membawa teknologi dan uang, tetapi kemudian kami akan mempekerjakan orang Indonesia di fasilitas apa pun yang akan kami bangun," kata Uhm Taeho, Konselor sekaligus Kepala Bagian Politik di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia.

"Ini merupakan proses yang sangat alami untuk mengembangkan tenaga kerja, melatih tenaga kerja, dan mentransfer pengetahuan serta teknologi kepada negara tuan rumah," kata Uhm Taeho, Konselor sekaligus Kepala Bagian Politik di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia.

"Kami ingin bermitra dengan Indonesia dalam hal tersebut dan kami berharap dapat membicarakan lebih lanjut secara konkret mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama di bidang tersebut," kata Uhm Taeho, Konselor sekaligus Kepala Bagian Politik di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia.

"Saat ini bagi Indonesia, kebutuhan untuk melakukan pengurangan karbon lebih dari sekadar kewajiban moral, tetapi juga didorong oleh kebutuhan untuk memiliki akses pasar," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

"Terkait pengembangan sumber energi alternatif selain yang berbasis batu bara dan energi fosil, saya pikir komitmen tersebut sebenarnya sudah dibuat Indonesia jauh sebelum kemarin. Komitmen itu telah dijalankan oleh berbagai pemerintahan," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

"Tantangannya ada di bidang ekonomi, lingkungan, dan juga kesejahteraan. Sekarang situasinya jauh lebih rumit dengan rivalitas China-AS. Kita juga perlu mempertimbangkan sejumlah konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia yang berdampak pada prioritas kita, cara kita memilih mitra, dan pilihan kebijakan kita," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

"Ini adalah hal-hal yang Indonesia dan Korea tentu memiliki platform untuk saling memperbarui mengenai pilihan-pilihan yang tersedia bagi kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

"Sejumlah kejutan terjadi saat ini, termasuk di berbagai belahan dunia. Jadi, kita perlu memiliki kesiapan untuk fleksibel dalam menghadapi tantangan seperti ini yang terkadang tidak berasal dari hubungan bilateral kita, tetapi dari negara lain," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

"EV merupakan bagian dari skema kerja sama yang lebih besar menuju tujuan bersama, yaitu pertumbuhan hijau. Itu merupakan tujuan yang sangat didorong oleh para pemimpin dan pemerintah kita," kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.