Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP Tekan Kenaikan Harga

Pemerintah memutuskan menambah alokasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan medium sebanyak 1 juta ton pada Senin, 7 September 2026. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan serta meredam kenaikan harga beras akibat musim kemarau kering.

Kondisi kemarau panjang tahun ini memicu penurunan produksi padi di berbagai wilayah secara signifikan. Imbas dari menipisnya stok beras di pasaran, harga komoditas tersebut mulai mengalami kenaikan sekitar Rp100 hingga Rp200 per kilogram.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa minimnya curah hujan pada tahun ini berdampak langsung pada area persawahan. Perubahan iklim ini membuat sebagian besar petani tidak dapat melakukan aktivitas tanam.

"Tapi tahun ini kering, hampir tidak ada lagi sawah atau petani yang berproduksi. Kita sebut paceklik atau gadu, sehingga tidak ada produksi," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Untuk mengantisipasi tingginya permintaan pasar dan memperkuat stok beras nasional, pemerintah mengambil kebijakan penambahan alokasi subsidi. Penambahan 1 juta ton ini mempertebal kuota awal sebesar 828 ribu ton yang tersisa sekitar 80 ribu ton di gudang penyimpanan.

"Oleh karena itu, karena supply menipis dan tidak ada produksi, pasti harganya naik. Ada kenaikan Rp100-Rp200," ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah menargetkan penyaluran beras medium subsidi tersebut dapat menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat konsumen di pasaran.

"Kita tambah lagi 1 juta ton SPHP medium. Jadi beras subsidi yang dijual di pasar kira-kira harganya Rp12.000 (per kg), paling mahal Rp12.500 per kg," ucap Zulkifli Hasan.

Kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini membuat periode paceklik berlangsung lebih lama dibanding perkiraan sebelumnya.

"Tahun ini kering, tidak ada, hampir tidak ada lagi sawah petani yang produksi yang kita sebut paceklik atau gadu ya. Jadi nggak ada produksi," kata Zulkifli Hasan.

Suntikan pasokan tersebut diharapkan mampu menahan lonjakan harga yang terjadi di tingkat pedagang maupun konsumen.

"Kemarin 828.000, sudah tinggal 80.000 lagi, medium ya SPHP itu. Kita tambah lagi tadi 1 juta, 1 juta SPHP medium. Jadi beras yang subsidi yang dijual di pasar kira-kira harganya 12 ribu, 12.500 paling mahal," ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah terus memantau pergerakan pasar untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah keterbatasan hasil panen petani.

"1 juta SPHP medium tambahan untuk Oktober, November, Desember. Karena ini nggak ada panen, karena musim kemarunya panjang," tegas Zulkifli Hasan.

Intervensi berupa penambahan kuota distribusi beras SPHP dinilai menjadi solusi cepat dalam merespons dinamika harga beras saat ini.

"Karena supply and demand, tidak ada produksi, pasti harganya naik. Ada naik Rp 100-200. Nah untuk merespons itu, maka kami baru saja rapat memutuskan, kita tambah suplainya untuk yang beras subsidi, yang kita kenal dengan SPHP," jelas Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Perum Bulog menyatakan bahwa jumlah alokasi tambahan yang disetujui pemerintah melampaui usulan awal permohonan perusahaan.

"Untuk beras SPHP, kami mengajukan penambahan awalnya 400 ribu ton untuk mengantisipasi kondisi ke depan. Sebab, stok beras SPHP yang sekarang ada di gudang-gudang Bulog tinggal sekitar 100 ribu ton untuk menghadapi September, Oktober, November, dan Desember," ujar Ahmad Rizal Ramali, Direktur Utama Perum Bulog.

Penambahan kuota secara masif ini juga mempertimbangkan rentang waktu hingga musim panen raya berikutnya yang diproyeksikan baru terjadi pada awal tahun depan.

"Jadi, kebutuhan kami sebenarnya untuk September, Oktober, November, Desember. Tapi dari arahan Pak Menko dan Pak Mentan, pada Januari dan Februari kan belum ada panen. Panen nanti di bulan Maret. Oleh karena itu, usulan kami yang awalnya 400 ribu ton dilipatgandakan menjadi 1 juta ton," jelas Ahmad Rizal Ramali.

Guna memastikan pemerataan, Bulog siap menyalurkan pasokan beras subsidi tersebut ke berbagai saluran distribusi resmi masyarakat.

"Ke semua, pokoknya 10 saluran, sampai ke RPK dan KDKMP masuk itu semua," sebut Ahmad Rizal Ramali.

Cadangan beras tambahan ini juga diproyeksikan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi pada momen hari besar keagamaan menjelang akhir tahun.

"Beras SPHP alokasi penambahannya, awalnya kami mengajukan 400.000 ton untuk mengantisipasi karena beras SPHP sekarang yang ada di gudang-gudang Bulog tinggal sekitar 100.000 ton untuk menghadapi bulan September, Oktober, November, Desember," kata Ahmad Rizal Ramali.

Pemerintah memberikan dukungan penuh atas langkah antisipasi yang diajukan demi menjaga ketahanan stok hingga kuartal pertama tahun mendatang.

"Karena di akhir tahun biasanya ada hari kebesaran agama, maka perlu kebutuhan lebih besar. Kami ajukan lebih kurang 400.000 ton, malah didukung oleh pemerintah 1 juta ton," sambung Ahmad Rizal Ramali.

Langkah penguatan stok beras ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh hingga masa panen raya tiba pada pertengahan 2027.

"Kan di bulan Januari, bulan Februari itu kan belum ada panen. Panen nanti di bulan Maret. Oleh karena itu yang usulan kami dari 400.000 dilipat-gantakan menjadi 1 juta sampai 2027, sampai di awal panen bulan Maret nanti," tutur Ahmad Rizal Ramali.

Selain kebijakan intervensi beras SPHP, pasokan beras premium kemasan 5 kilogram terpantau langka di sejumlah toko ritel modern di wilayah Jakarta. Hal ini memaksa sejumlah pengelola swalayan memberlakukan pembatasan jumlah pembelian maksimal satu hingga dua kemasan per konsumen untuk mencegah pengosongan stok.

Petugas ritel Alfamart Mampang mengungkapkan bahwa kiriman beras ke tokonya mengalami keterlambatan.

"Sudah lama enggak datang. Pas baru datang langsung habis," ujar pramuniaga Alfamart Mampang.

Hal senada disampaikan pihak Indomaret Mampang yang juga mengalami kendala pasokan komoditas pangan tersebut.

"Tadi ada barang datang, tapi berasa nggak ada. Biasanya sama beras juga," ujar pramuniaga Indomaret Mampang.

Pihak pengelola ritel Superindo Mampang menyebut keterbatasan stok beras premium disebabkan oleh terhamparnya pengiriman dari jaringan distributor utama.

"Jadi bukan pihak kita (Superindo) atau gudang di sini (yang tidak pesan), memang mungkin ada masalah sama distributor beras kita," ujar Mahesa Putra, pramuniaga Superindo Mampang.

Keterlambatan pengiriman bahan pangan pokok ini dilaporkan telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir tanpa kepastian waktu pemulihan.

"Enggak tahu kapan mau datang berasnya, susah," katanya Mahesa Putra.

Guna memastikan pemerataan ketersediaan beras bagi seluruh pelanggan, pihak ritel mengambil langkah pembatasan jumlah transaksi.

"Semua beras maksimal satu," ujar Mahesa Putra.

Selain beras SPHP, pemerintah menyiapkan penyaluran 150 ribu ton jagung subsidi bagi peternak serta mengolah beras Bulog yang mengalami penurunan mutu menjadi bahan baku tepung.