Pemukim Israel Mengepung Tiga Rumah Warga Palestina di Qusra

Kelompok pemukim ekstremis Israel yang didukung militer mengepung tiga rumah warga Palestina di pinggiran kota Qusra, selatan Nablus, Tepi Barat, hingga menyebabkan 15 penghuninya krisis bahan makanan sejak pekan lalu.

Aksi blokade yang dimulai sejak 10 Agustus 2026 tersebut diiringi pemutusan saluran air dan listrik oleh para pemukim. Militer Israel kemudian menetapkan kawasan pemukiman warga tersebut sebagai zona militer tertutup serta membatasi akses bantuan kemanusiaan.

Aisha Hassan, seorang penghuni berusia 35 tahun yang terjebak di salah satu rumah bersama ibu dan saudaranya, mengungkapkan kondisi kelaparan yang dialami keluarganya akibat ketatnya pembatasan.

"Dewan dewan kota mencoba membawakan kami makanan, tetapi tentara mencegah mereka, dan makanan itu ditinggalkan di luar," kata Aisha Hassan, warga Qusra yang terkepung.

Aisha menambahkan bahwa lembaga PBB juga sempat berusaha memberikan pasokan logistik namun terhambat proses distribusi.

"Staf Unicef berhasil mengirimkan sebagian makanan kepada kami beberapa hari yang lalu, dan sekarang makanan tersebut mulai membusuk," ujar Aisha Hassan, warga Qusra yang terkepung.

Pengepungan tersebut juga berdampak pada kondisi psikologis anak-anak di dalam rumah yang mengalami trauma serta kesulitan mengakses obat-obatan saat jatuh sakit.

Sementara itu, Pemerintah Kota Qusra terus berkoordinasi dengan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) untuk menyalurkan pasokan logistik ke lokasi kejadian.

"Kami, sebagai pihak kotamadya, masih berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantarkan makanan kepada keluarga-keluarga tersebut, namun kami menghadapi pembatasan besar dan dilarang mencapai rumah-rumah itu," kata Abdul-Azim Wadi, Wali Kota Qusra.

Menurut Abdul-Azim Wadi, bantuan dari Unicef sempat ditahan selama 24 jam sebelum diizinkan untuk diambil oleh pihak keluarga yang terkepung.

Ibu muda bernama Ruqaya Hassan yang bertahan di rumah warga lain bersama dua putrinya menceritakan situasi tekanan fisik dan mental yang dihadapi keluarganya di bawah kendali tentara.

"Kami telah berada di bawah pengepungan total selama sekitar satu minggu. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar kecuali melalui koordinasi," kata Ruqaya Hassan, warga yang terdampak pengepungan.

Ruqaya menyebutkan bahwa pasokan energi dan air sengaja diputus sejak awal aksi blokade oleh kelompok pemukim.

"Makanan dan air disediakan melalui koordinasi dengan tentara. Bahkan tidak ada yang diizinkan meninggalkan rumah," ujar Ruqaya Hassan, warga yang terdampak pengepungan.

Ia juga mencurigai adanya kerja sama langsung antara aparat keamanan dan kelompok pemukim di lapangan.

"Tentu saja, saya curiga bahwa tentara dan para pemukim bekerja sama," kata Ruqaya Hassan, warga yang terdampak pengepungan.

Kondisi keamanan di wilayah tersebut terus memburuk setelah serangan berturut-turut yang menyasar fasilitas umum warga lokal.

"Mereka selalu mencoba membuat kami meninggalkan rumah, tapi alhamdulillah, kami masih berdiri teguh," ujar Ruqaya Hassan, warga yang terdampak pengepungan.

Ia berharap adanya tindakan nyata dari pemangku kepentingan internasional untuk menghentikan pendudukan tanah.

"Saya berharap masyarakat internasional akan berdiri bersama rakyat Palestina dalam menghapus pos-pos pemeriksaan permukiman di seluruh Palestina. Mereka harus membantu menghapuskan sepenuhnya keberadaan para pemukim dan mengembalikan rumah-rumah mereka yang terdisplacement," kata Ruqaya Hassan, warga yang terdampak pengepungan.

Eskalasi kekerasan pemukim juga memicu kecaman keras dari gerakan buruh internasional atas penyerangan yang menyasar warga sipil dan aktivis.

"Gerakan serikat pekerja global tidak dapat berdiam diri menolak kekerasan yang terus meningkat ini. Hal ini telah merugikan salah satu anggota kami, dan karenanya telah menyentuh kami semua. Kami berharap Imad Tmaiza sembuh total, namun kami tahu bahwa sampai ada kebebasan dari pendudukan dan perlindungan sejati atas hak-hak rakyat Palestina, dia, keluarganya, dan komunitasnya akan hidup di bawah ancaman serangan lain," kata Christy Hoffman, Sekretaris Jenderal UNI Global Union.

Hoffman menegaskan pentingnya tindakan tegas dari otoritas terkait guna menghentikan insiden serupa di wilayah Tepi Barat.

"Pemerintah Israel harus segera bertindak untuk menghentikan kekerasan yang meningkat ini. Dan di seluruh dunia, kita yang peduli akan perdamaian dan keadilan harus menambahkan suara kita pada tuntutan untuk perlindungan segera bagi warga sipil, pekerja, dan aktivis serikat pekerja Palestina," ujar Christy Hoffman, Sekretaris Jenderal UNI Global Union.

Data OCHA mencatat lebih dari 3.000 insiden serangan pemukim terjadi sejak Januari 2025 hingga pertengahan 2026. Di sisi lain, perubahan kebijakan pengalihan kewenangan penegakan hukum sipil ke Kepolisian Israel dan Pembentukan Administrasi Permukiman Sipil semakin memperkuat kontrol administratif Israel di wilayah Tepi Barat.