Pemerintah Perkuat Pengawasan Pertalite Usai Pertamax Naik Jadi Rp16.250

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkuat pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi guna mengantisipasi perpindahan konsumen setelah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter pada Kamis (11/6/2026).

Langkah mitigasi tersebut diambil menyusul lonjakan harga Pertamax RON 92 dari sebelumnya Rp12.300 per liter, serta kenaikan Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sebagai langkah pengetatan, pemerintah mengoptimalkan penggunaan sistem QR Code untuk pembelian jenis BBM khusus penugasan.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa Menteri ESDM telah menginstruksikan Pertamina beserta pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan langsung di lapangan demi mencegah penyalahgunaan akses.

"Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini, namun pemerintah, Menteri ESDM sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah," tegas Anggia di kantornya, Jakarta, dilansir dari detikFinance.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite tidak akan terjadi secara menyeluruh. Otoritas fiskal sejauh ini juga belum menghitung potensi pembengkakan beban anggaran subsidi energi akibat penyesuaian harga non-subsidi tersebut.

"Kita nggak hitung (potensi tambahan beban anggaran subsidi), tetapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah. Cuma kan harusnya nggak semuanya pindah," ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta.

Purbaya menilai sebagian besar pemilik kendaraan komersial maupun pribadi telah memahami spesifikasi mesin mereka yang membutuhkan bahan bakar dengan oktan lebih tinggi.

"Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax," tutur Purbaya.

Di sisi lain, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan bahwa fluktuasi harga minyak internasional dan dinamika geopolitik global menjadi faktor utama penyesuaian tarif komoditas non-subsidi ini.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina.

Simon memastikan kebijakan penyesuaian harga serupa juga diterapkan oleh berbagai badan usaha swasta penyedia BBM di Indonesia, sementara tarif Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap aman.

"Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan," ujar Simon.

Pertamina menyatakan komitmennya bersama pemerintah untuk terus menjaga pasokan energi nasional secara merata ke seluruh pelosok tanah air di tengah tantangan ekonomi global.

"Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat selama ini dan mari kita bersama-sama bijak menggunakan energi," ujarnya.