Perbankan Tunggu Juknis Tapera Terbitkan KPR Tenor 40 Tahun

Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan opsi tenor hingga 40 tahun bagi rumah tapak dan rumah susun belum dapat direalisasikan oleh pihak perbankan, dilansir dari Detikcom.

Kendala operasional tersebut terjadi karena perbankan masih menunggu terbitnya aturan teknis dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai landasan pemrosesan pengajuan debitur.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Nixon L.P. Napitupulu membenarkan bahwa kesiapan eksekusi program tersebut sepenuhnya bergantung pada regulasi pelaksana.

"Kita menunggu petunjuk pelaksanaannya dari (BP) Tapera. (Petunjuk pelaksanaan) segera keluar," katanya kepada wartawan di Menara 2 BTN, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Secara payung hukum, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan bahwa kepastian aturan perpanjangan tenor ini sebenarnya sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 dan Keputusan Menteri PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026.

Meski regulasi menteri telah terbit, implementasi di lapangan masih membutuhkan proses sinkronisasi bersama Kementerian Keuangan agar BP Tapera dapat menjalankan operasional pembiayaannya secara resmi.

Sri juga menegaskan bahwa skema pembiayaan jangka panjang ini dihadirkan bukan sebagai kewajiban mutlak bagi seluruh calon pembeli rumah.

"Prinsipnya adalah memberikan semakin banyak kemudahan dan pilihan kepada masyarakat. Tenor 40 tahun bukan berarti semua masyarakat harus mengambil KPR selama 40 tahun. Ini merupakan opsi bagi masyarakat yang menginginkan cicilan lebih ringan. Masyarakat tetap dapat memilih tenor sesuai dengan kemampuan masing-masing," kata Sri dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (29/8/2026).

Fasilitas cicilan hingga empat dekade ini ditujukan sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan angsuran bulanan lebih terjangkau, sementara opsi tenor pendek tetap dibuka bagi masyarakat yang mampu.