Pertamina Patra Niaga Ajukan Pemblokiran 5.000 Nomor Polisi untuk Pengawasan BBM Subsidi

PT Pertamina Patra Niaga mengajukan pemblokiran sekitar 5.000 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan sesuai ketentuan, dilansir dari Detik Oto.

Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pengawasan ketat yang melibatkan pemeriksaan langsung di lapangan dan pemanfaatan sistem digital, termasuk QR Code, guna mendeteksi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM subsidi.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyatakan bahwa pengawasan BBM subsidi memerlukan sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.

"Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan, baik melalui pemeriksaan langsung di lapangan maupun pemanfaatan sistem digital, untuk memastikan BBM Subsidi disalurkan sesuai ketentuan dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk memastikan setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat," ujar Kitty.

Dalam operasi bersama Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, tim melakukan pemeriksaan langsung terhadap proses penyaluran BBM subsidi, kesesuaian transaksi, penggunaan QR Code, dan aspek kepatuhan di sejumlah SPBU.

Hasil pemantauan menunjukkan operasional SPBU berjalan normal, namun ditemukan indikasi kendaraan dengan nomor polisi tidak sesuai mengisi BBM subsidi. SPBU menolak pengisian tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan.

Selain pemblokiran nomor polisi, Sales Area Retail Sumatera Barat juga telah memberikan 31 sanksi pembinaan dan penghentian pasokan sementara sepanjang tahun 2026 terhadap lembaga penyalur yang melanggar ketentuan.

Kitty menegaskan, "Setiap temuan yang terbukti merupakan pelanggaran akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, mulai dari pembinaan hingga pemberian sanksi. Kami tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan dalam penyaluran BBM Subsidi karena hal tersebut dapat mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat."

Pertamina Patra Niaga terus mengembangkan pengawasan berbasis data dan digital untuk meningkatkan akurasi dan transparansi, sekaligus mendeteksi dini indikasi pembelian tidak sesuai ketentuan.