Anwar Ibrahim Alokasikan Hasil Sitaan Korupsi untuk Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah Malaysia menyalurkan dana sebesar miliaran ringgit yang disita dari hasil tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendanai sektor pendidikan serta kesehatan publik. Kebijakan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Pengumuman tersebut menjadi bagian dari enam langkah darurat yang dirancang untuk meringankan tekanan biaya hidup masyarakat jelang peringatan Hari Kebangsaan. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 September 2026.

"Pertumbuhan ekonomi negara harus dikembalikan kepada rakyat," ujar Anwar.

Selain pengalihan dana sitaan kasus korupsi, pemerintah mengembalikan kuota subsidi bahan bakar minyak jenis RON95 dalam program Budi Madani menjadi 300 liter per bulan untuk 16 juta pengguna. Sementara itu, pemilik kendaraan diesel yang memenuhi syarat mendapatkan jatah hingga 400 liter per bulan melalui program Budi Diesel, dengan total alokasi anggaran subsidi mencapai sekitar RM40 miliar.

"Meskipun berbagai langkah telah dilaksanakan, saya, wakil perdana menteri, dan Kabinet tidak pernah menganggap bahwa kami telah menyelesaikan semua masalah, dan ini bukanlah tirai untuk menyembunyikan kekhawatiran rakyat. Saya memahami bahwa rakyat masih berjuang menghadapi biaya hidup," kata Anwar.

Untuk mendukung sektor pendidikan, alokasi pemeliharaan seluruh jenis sekolah pada 2027 dinaikkan 50 persen menjadi RM1,5 miliar. Pemerintah juga menyiapkan program kecerdasan buatan untuk 100.000 pemuda usia 18 hingga 30 tahun berupa akses gratis tiga bulan ke aplikasi seperti Gemini Enterprise, Wonderclip, MuleRun, dan IlmuChat.

"Oleh karena itu, pada ambang Hari Kebangsaan, saya harus berupaya, mencari solusi, dan mengambil langkah-langkah untuk mengumumkan sesuatu yang dapat memberikan kelegaan sementara... bagi anak-anak sekolah, pemuda, ibu rumah tangga, dan para ibu," ujar Anwar.

Sektor kesehatan publik mendapat suntikan dana RM1,0 miliar melalui Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk digitalisasi rekam medis di 150 rumah sakit dan 2.000 klinik. Bagi pelaku usaha, ambang batas pembebasan e-Invoicing dinaikkan menjadi RM3,0 juta per tahun, disertai tambahan fasilitas pembiayaan mikro sebesar RM1,0 miliar dan dana Geran Sejahtera Madani sebesar RM200 juta untuk pedagang kecil.

"Ini adalah semangat persatuan kita. Mudah-mudahan seluruh enam langkah ini dapat dilaksanakan karena berakar dari satu prinsip yang jelas, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi harus dikembalikan kepada rakyat," kata Anwar.

Di tengah tekanan politik akibat kekalahan koalisinya dalam tiga pemilu daerah secara beruntun, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan 6 persen pada kuartal kedua 2026. Angka tersebut melampaui proyeksi resmi pemerintah seiring rekor pencapaian nilai investasi dan perdagangan nasional.

"Jika ada tindakan untuk menyita kekayaan melalui keputusan pengadilan atas penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan bernilai miliaran ringgit, saya nyatakan hari ini bahwa seluruh dana yang disita dari hasil ilegal melalui proses hukum dan keputusan pengadilan akan dikembalikan, terutama untuk pendidikan dan kesehatan rakyat," ujar Anwar.

Pemerintah menyatakan bahwa kritik dan masukan dari publik akan terus diterima untuk membenahi kekurangan tata kelola pemerintahan yang ada. Anwar menyampaikan bahwa pengumuman kebijakan susulan akan disampaikan pada peringatan Hari Malaysia di Sarawak serta dalam penyampaian Anggaran 2027 mendatang.

"Saya mengakui dan sadar bahwa harapan rakyat sangat tinggi," kata Anwar.

"Sering kali, kemampuan kami, meskipun kami bekerja sebagai tim dan melakukan yang terbaik, tetap memiliki keterbatasan dan tidak memenuhi semua harapan rakyat," ujar Anwar.

"Kita harus menerima kritik dan saran, tetapi kita tidak boleh menolak apa yang telah dilakukan," kata Anwar.

"Kita tidak menganggap bahwa kita telah menyelesaikan semua masalah," ujar Anwar.