Anwar Ibrahim Tegaskan Sikap Soal Prinsip Satu China

Sikap konsisten terkait keutuhan wilayah ditegaskan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Kamis, 20 Agustus 2026 di Kuala Lumpur, terkait posisi Taiwan yang dinilainya sebagai bagian tidak terpisahkan dari China.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar seusai meluncurkan TikTok Shop Summit Malaysia 2026 untuk merespons gelombang kritik dari otoritas Taiwan atas wawancaranya bersama media Al Jazeera.

Prinsip Satu China telah dijalankan Pemerintah Malaysia sejak era kepemimpinan Perdana Menteri kedua, Tun Abdul Razak Hussein, dan kebijakan diplomasi tersebut tetap dipertahankan hingga saat ini.

Anwar membandingkan situasi tersebut dengan sejarah Perang Kemerdekaan Amerika Serikat yang tidak mengizinkan wilayahnya memisahkan diri demi menjaga persatuan negara.

"Saya melihat Taiwan sebagai bagian dari China, titik. Kita mungkin tidak setuju, ada beberapa hal yang berlebihan. Ya, sampaikan pandangan Anda, tetapi itu harus dalam konteks.

Ini adalah satu China. Ini diterima oleh semua orang," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Anwar menekankan bahwa penolakan terhadap pemisahan wilayah merupakan prinsip dasar yang diakui dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Seandainya hal itu terjadi, maukah Anda mengecamnya?" kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Tindakan tegas akan diambil jika ada provinsi di Malaysia yang berusaha memisahkan diri demi melindungi identitas serta keutuhan nasional.

"Ya," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Penegasan tersebut dinilai penting agar negara tidak menghadapi risiko perpecahan di masa depan.

"Kebijakan Satu China telah dipraktikkan sejak Tun Abdul Razak. Dalam pandangan saya, kebijakan itu tetap ada dan kami akan terus mempertahankannya. Tentu saja, kami ingin menempuh jalur damai sebisa mungkin," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Pendekatan damai dinilai sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan dinamika hubungan lintas selat tersebut.

"Saya percaya posisi itu benar. Seperti yang saya tunjukkan, Amerika Serikat sendiri melalui Perang Kemerdekaan Amerika dan tidak mengizinkan wilayahnya untuk memisahkan diri. Oleh karena itu, saya hanya mengambil posisi yang konsisten," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Sikap Malaysia dihargai oleh Kementerian Luar Negeri China yang menilai komitmen terhadap Prinsip Satu China sebagai norma hukum internasional yang diakui masyarakat global.

"Tentu saja, kami menghormati posisi China, tetapi jalur damai adalah yang terbaik. Itulah yang sedang diusahakan sekarang," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Pemerintah China menegaskan kembali bahwa isu Taiwan merupakan urusan dalam negeri dan penyatuan kembali adalah hal mutlak.

"Jika kita melihatnya, China diakui sebagai satu negara, sementara yang lainnya hanya disebut sebagai Taiwan. Oleh karena itu, apa yang saya nyatakan bukanlah hal baru," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Sorotan media terhadap cara pertanyaan diajukan dinilai menjadi pemicu timbulnya reaksi keras dari pihak luar.

"Mungkin cara masalah ini ditanyakan atau disorot oleh Al Jazeera yang memicu reaksi keras tersebut," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Dinas luar negeri kawasan Taiwan menyampaikan keberatan resmi atas pernyataan tersebut dan mengklaim bahwa dukungan Malaysia dapat memengaruhi kepercayaan investasi pelaku usaha Taiwan.

Pakar dari Graduate Institute for Taiwan Studies di Xiamen University, Zheng Jian, menilai respons keras dari Taiwan merupakan bentuk kekhawatiran atas makin kuatnya konsensus internasional mengenai Prinsip Satu China.

Dukungan internasional terhadap klaim Taiwan dinilai makin menyusut seiring dengan konsolidasi hubungan diplomatik negara-negara kawasan dengan China.

"Biar saya tegaskan sekali lagi bahwa hanya ada satu China di dunia, dan Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China. China harus dan akan mencapai reunifikasi. Ini tidak akan bisa dihentikan," kata Lin Jian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China.

Kerja sama pertahanan dan latihan bersama antara China dan negara-negara kawasan seperti Indonesia juga dinilai memberi dampak strategis terhadap peta politik regional.

"Makin DPP memprovokasi dan membesar-besarkan masalah, makin banyak perkembangan internasional yang tidak menguntungkan bagi 'kemerdekaan Taiwan' yang akan muncul. Jika DPP terus berlanjut di jalan yang ditakdirkan gagal dan keliru tentang 'kemerdekaan', akan ada lebih banyak kesempatan di masa depan ketika mereka mendapati diri mereka tergeser," kata Zheng Jian, Profesor Graduate Institute for Taiwan Studies Xiamen University.