Badan Geologi Waspadai Erupsi Gunung Anak Krakatau

Badan Geologi Kementerian ESDM menetapkan status Gunung Anak Krakatau pada Level III atau Siaga karena tingginya aktivitas vulkanik yang dinilai berpotensi memicu erupsi lanjutan sewaktu-waktu, seperti dilansir dari Detikcom pada Senin (7/9/2026).

Ancaman bahaya tersebut dipantau secara intensif dari Pos Pengamatan Gunung Api di Pasauran, Banten, dan Kalianda, Lampung. Rekaman kegempaan mengindikasikan pergerakan fluida serta dinamika batuan di dalam tubuh gunung api masih berlangsung aktif.

Catatan pengamatan menunjukkan keberadaan 17 gempa low frequency, 23 gempa hybrid, serta 9 tremor harmonik dan tremor menerus. Rangkaian aktivitas gelombang berfrekuensi rendah hingga sinyal fase berganda ini mengonfirmasi rekahan batuan dan dinamika fluida yang masih tinggi.

Kondisi ini dikonfirmasi langsung oleh pihak otoritas melalui unggahan media sosial resmi.

"Aktivitas vulkanik G. Anak Krakatau saat ini masih tinggi ditandai dengan terekamnya gempa-gempa yang berasosiasi aktivitas vulkanik G. Anak Krakatau," tulis akun X Badan Geologi, Senin (7/9/2026).

Pihak pengamat menegaskan adanya indikasi kuat mengenai potensi letusan susulan.

"Hal ini menunjukkan bahwa erupsi dapat kembali terjadi sewaktu-waktu," sambungnya.

Dampak sebaran abu vulkanik menyebar hingga wilayah ibu kota dan memicu tindakan pencegahan dari pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memperpanjang skema pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sekolah hingga Selasa (8/9/2026).

Langkah perpanjangan masa belajar di rumah diambil usai menggelar koordinasi bersama jajaran dinas terkait.

"Yang pertama mengenai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan, dan sekarang ini sebenarnya abu vulkaniknya sudah mengalami penurunan yang luar biasa," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9/2026).

Meskipun kondisi kualitas udara perlahan membaik, keberadaan endapan abu masih terdeteksi di beberapa titik.

"Tetapi di beberapa daerah masih ada, dan kami masih memerlukan waktu satu hari untuk memperpanjang Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ ini sampai dengan besok. Sehingga dengan demikian PJJ di Jakarta sampai dengan besok," ujarnya.

Prosedur regulasi formal disiapkan guna mendasari pelaksanaan teknis di lapangan.

"Nanti saya minta Kepala Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti itu karena di Jakarta tidak cukup hanya dengan statement saya, tetapi harus ada SE (Surat Edaran) Kepala Dinas Pendidikan untuk mengatur hal tersebut," lanjutnya.

Berbeda dengan sektor pendidikan, skema kerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dipastikan tidak mengalami perubahan. Para ASN tetap diwajibkan untuk bekerja secara tatap muka di kantor dengan arahan untuk selalu menggunakan masker pelindung.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi spekulasi mengenai penyesuaian jam kerja pegawai negeri.

"Karena kondisinya sudah membaik, jadi besok ASN-hari ini kan sebenarnya juga diatur untuk masuk seperti biasa, hanya kami meminta untuk memakai masker," kata Pramono.

Penegasan mengenai sistem kerja ASN disampaikan guna memperjelas batasan kebijakan darurat.

"Jadi dengan demikian untuk ASN tidak ada rencana baru untuk besok, yang ada hanya untuk PJJ-nya saja," ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaksimalkan pengoperasian fasilitas water mist di berbagai gedung tinggi serta menggiatkan pembagian masker gratis di area publik untuk menekan dampak sebaran debu vulkanik.

Upaya mitigasi lingkungan terus dipadukan dengan berbagai langkah penanganan darurat lainnya di lapangan.

"Segala upaya tentunya kita lakukan: doa, salat, dan sebagainya kita lakukan, termasuk OMC," imbuhnya.