Pemerintah Prioritaskan Daerah Tinggi Stunting untuk Program MBG

Pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis melalui percepatan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi oleh Badan Gizi Nasional.

Langkah percepatan penyediaan dapur gizi tersebut difokuskan pada wilayah yang membutuhkan penanganan gizi mendesak berdasarkan data pemetaan Kementerian Kesehatan, termasuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, hingga Sumatera.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan langkah teknis pengoperasian fasilitas gizi di wilayah prioritas tersebut.

"Kami, di rapat ini sudah dipaparkan Kemenkes, daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan butuh gizi segera, dimana angka stunting-nya tinggi. Maka kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek, dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa dioperasionalkan," kata Sudaryono.

BGN telah mengantongi data pemetaan wilayah yang membutuhkan pendirian unit penyedia gizi agar distribusi makanan dapat disalurkan secara maksimal kepada target penerima manfaat.

"Jadi sudah ada merah-merah, ada Papua, NTT, termasuk daerah di pulau-pulau lain, Sumatera. Itu daerah-daerah yang sangat butuh sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, kepada anak-anak kita," kata dia.

Sudaryono menambahkan bahwa pihaknya juga sedang menyiapkan portal digital interaktif untuk menjamin transparansi serta kualitas gizi yang diberikan kepada para siswa.

"Satu portal di mana stakeholder MBG, dalam hal ini yang paling berkepentingan kan adalah sekolah dan orang tua itu bisa ngecek anaknya yang sekolah di sekolah mana. Ibaratnya diberi makan oleh negara dengan menu yang apa, fotonya apa, kandungan gizinya apa, hari ini apa, besok apa, kemarin apa," ujar Sudaryono.

Portal pengawasan tersebut ditargetkan rampung dalam satu hingga dua minggu ke depan guna memfasilitasi kontrol publik terhadap standar makanan yang diproduksi.

"Jadi kami menyiapkan itu, trust is good, control is better untuk bagaimana memastikan SPPG dan semua tim dapur memastikan menunya bagus, gizinya cukup, diterima dengan baik oleh penerima manfaat dan kemudian proses ini betul-betul secara kualitas dan kuantitasnya bisa dipertanggungjawabkan," ujar Sudaryono.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan menargetkan pembukaan fasilitas dapur MBG di daerah prioritas dapat terealisasi sebelum 5 Agustus 2026 mendatang.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan koordinasi bersama para ahli gizi sedang dirancang guna mematangkan sasaran penerima bantuan.

"Targetnya ini kita mau refine. Sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting dan lain sebagainya. Ibu hamil, ibu hamil yang bagaimana, balitanya gimana," ucap dia.

Kemenkes berencana meriset dampak program terhadap penanganan anak stunting secara berkala berdasarkan identitas NIK serta pemantauan bulanan di posyandu.

"Semua anak yang stunting, by NIK, by name, by address sudah ada. Kita tag dia dapat MBG apa enggak, kita akan bisa ikuti setiap bulan karena ditimbang di posyandu, benar-benar naik enggak?" kata Budi.

Pemantauan evaluasi berkala juga disiapkan melalui Unit Kesehatan Sekolah lewat program Cek Kesehatan Gratis agar penyaluran nutrisi protein hewani dapat dievaluasi secara tepat.

"Sekarang CKG setahun sekali ditimbang, saya lagi lobi ke beliau (Mendikdasmen Abdul Mu'ti), boleh enggak setahun dua kali, jadi bisa ada waktu cukup untuk kita feedback balik ke BGN," kata Budi.

Budi menekankan pentingnya efektivitas intervensi gizi karena persoalan nutrisi menjadi akar utama dari masalah kesehatan nasional.

"Di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah kesehatan. Jadi kalau program ini baik, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa selesai," kata Budi.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024, terdapat 1,5 juta sampel dari kelompok masyarakat desil terbawah yang mengalami masalah kekurangan gizi.

"Oleh karena itu, saya tekankan program ini sangat bagus di mata Menteri Kesehatan, program Bapak Presiden ini sangat bagus, kita mengakui bersama Kepala BGN bahwa ada kekurangan implementasinya," kata Budi.